Sumut Provinsi Teratas Narkoba sejak 2019, Bobby Nasution Perkuat Sinergi Basmi Peredarannya

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumut Jalu Yuswa Panjang. Pertemuan tersebut membahas penguatan pemberdayaan warga binaan hingga upaya pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.

Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (11/8/2026). Bobby mengatakan pemberantasan narkoba dan pembinaan warga binaan harus berjalan beriringan agar proses pemasyarakatan menghasilkan perubahan nyata.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumut, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Ditjenpas juga membahas penguatan kolaborasi untuk menekan peredaran narkoba, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Baca Juga:

• 300 Ribu Pecandu Narkoba Terdeteksi, Menkes: Selama Ini Ditaruh di Penjara

Bobby mengatakan Sumut telah lama menghadapi persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Karena itu, menurutnya, sinergi antarlembaga harus terus diperkuat agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal.

"Sumut sudah cukup lama menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba, sejak 2019 sudah menjadi provinsi teratas terkait peredaran narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas dengan kolaborasi dengan BNN dan juga Ditjenpas," kata Bobby.

Selain pemberantasan narkoba, Bobby menekankan pentingnya pembinaan warga binaan melalui kegiatan produktif. Menurutnya, warga binaan harus memiliki bekal keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

"Kami ingin lapas-lapas di Sumatera Utara mampu mengembangkan potensi produktifnya. Warga binaan yang masuk dan keluar tentu harus memiliki perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan," ujarnya.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut siap mendukung pengembangan kegiatan produktif di sejumlah lapas. Hal tersebut dinilai penting agar warga binaan dapat memperoleh keterampilan sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

"Saya melihat sudah ada lapas yang mampu menghasilkan berbagai produk dan memberikan nilai ekonomi. Ini yang perlu kita dorong. Kalau membutuhkan tenaga pendukung, pemerintah provinsi siap membantu menyiapkannya," kata Bobby.

Menurut laporan Kakanwil Ditjenpas Sumut, sejumlah lapas masih menghadapi keterbatasan lahan untuk kegiatan produktif. Selain itu, terdapat kebutuhan tenaga pengajar karena masih ada warga binaan yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Sementara itu, Jalu Yuswa Panjang berharap seluruh warga binaan mendapatkan perubahan positif selama menjalani masa pembinaan. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka bebas.

"Kami ingin warga binaan mendapatkan perubahan positif selama berada di lapas. Ketika keluar nanti, mereka tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan setelah masa pembinaan," kata Jalu.

300 Ribu Pecandu Narkoba Terdeteksi, Menkes: Selama Ini Ditaruh di Penjara

Kembali Berkantor di Nias, Wagub Surya Kawal Pembangunan Infrastruktur hingga Layanan Publik

Napi Narkoba Kabur Saat Izin Berobat, Kalapas dan KPLP Pekanbaru Dicopot

Wabup Asahan Dukung Penanaman Jagung di Lapas Labuhan Ruku untuk Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

Viral! Perempuan Muda di Rumdin Kalapas Waingapu Saat Penggerebekan, Ditjenpas: Itu Video Lama

BNNP Sumut Bongkar Home Industry Pod Getar di Medan, Pasokan Bahan Diduga Berasal dari Kamboja