Tirtanadi Gratiskan Pembangunan Pipa Distribusi, Denda Tunggakan Pelanggan Tidak Aktif Dihapus

MEDAN — Perumda Tirtanadi menghadirkan sejumlah kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih.

Kebijakan itu mencakup pembangunan jaringan pipa distribusi secara gratis, penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang sudah tidak aktif, hingga kemudahan mencicil biaya pemasangan sambungan baru.

Program tersebut ditujukan terutama bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau jaringan perpipaan Perumda Tirtanadi.

Baca Juga:

• 895 Jembatan Merah Putih Presisi Dibangun Polri, Prabowo Puji Kapolri: Layak Capai Puncak Tertinggi Kepolisian

Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, mengatakan kebijakan tersebut dibuat untuk memperluas cakupan pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses air bersih.

"Ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat, denda pelanggan tidak aktif dihapus dan bisa aktif kembali dan bisa dicicil biayanya selama 12 bulan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk pemasangan baru," kata Ardian saat menyosialisasikan program tersebut di Kantor Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Medan, Rabu (12/8/2026).

Dalam kebijakan baru tersebut, Perumda Tirtanadi menanggung biaya pembangunan jaringan pipa distribusi dengan sejumlah persyaratan.

Jaringan pipa yang akan dibangun minimal memiliki panjang 50 meter dan terdapat sedikitnya lima calon pelanggan di kawasan tersebut.

Meski jaringan distribusinya dibangun oleh Tirtanadi, pelanggan baru tetap dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp2.050.000.

Biaya pemasangan tersebut dapat dicicil selama 12 bulan dengan pembayaran uang muka sebesar 30 persen.

Kemudahan juga diberikan kepada pelanggan lama yang sudah berhenti berlangganan.

Tirtanadi memberikan kesempatan kepada pelanggan tersebut untuk kembali mengaktifkan layanan dengan membayar biaya pemasangan baru serta tunggakan rekening air. Namun, denda atas tunggakan akan dihapuskan.

Ardian mengatakan kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi (Perdir) tentang pedoman pemasangan baru jaringan pipa distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi.

"Ini sudah ditetapkan di Peraturan Direksi (Perdir) tentang pedoman pemasangan baru jaringan Pipa Distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi, untuk lebih jelasnya setiap kawasan hubungi Kantor Cabang terdekat kami sehingga bisa secara teknis dijelaskan," kata Ardian.

Masyarakat yang ingin mengetahui apakah wilayah tempat tinggalnya memenuhi persyaratan dapat menghubungi kantor cabang Perumda Tirtanadi terdekat.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi, Ikrimah Hamidy, mengatakan program tersebut memiliki sejumlah batasan.

Pembangunan jaringan pipa hanya dapat dilakukan di lahan yang tidak sedang dalam sengketa.

Pipa juga tidak dapat dibangun di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut Hamidy, ketentuan tersebut berkaitan dengan aspek hukum dan status penggunaan lahan.

"Kita tidak bisa membangun pipa distribusi di lahan bermasalah, itu sudah melanggar hukum, jadi solusinya kita bangun air curah dan penagihannya sesuai dengan meteran kami dari pipa besar distribusi, ini komitmen kami untuk bisa diakses seluruh masyarakat," kata Hamidy.

Dengan kebijakan tersebut, Perumda Tirtanadi berharap semakin banyak masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan air bersih.

Program ini juga menjadi upaya perusahaan memperluas cakupan jaringan perpipaan sekaligus memberikan pilihan bagi warga di kawasan yang belum terjangkau jaringan distribusi.* (ad)

895 Jembatan Merah Putih Presisi Dibangun Polri, Prabowo Puji Kapolri: Layak Capai Puncak Tertinggi Kepolisian

KSAD Maruli: 3.008 Jembatan TNI AD Buka Akses 9.008 Sekolah dan 7.807 Desa

Demi Ketahanan Pangan, Pemprov Sumut Gelontorkan Rp2,5 Miliar untuk PLTS Pompa Air di Samosir

Kasus Kematian Sutrimo Naik Penyidikan, Polisi Periksa 8 Saksi dan Tunggu Hasil Ekshumasi

Prabowo: Negara Harus Hadir untuk Rakyat di Daerah Terpencil

Kapolsek di Ambon Positif Sabu, Langsung Masuk Patsus 20 Hari