Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah, 8 Saksi dan 1 Ahli Diperiksa
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak boleh hanya dikembangkan untuk mengejar penghargaan.
Menurut dia, inovasi harus mampu memperbaiki kinerja pemerintahan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Inovasi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ucap Rico Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dalam kegiatan Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat 3 Lantai 4 Kantor Wali Kota Medan, Selasa, 18 Agustus 2026.Baca Juga:
Rico mengatakan Innovative Government Award memang penting.
Namun, hal yang lebih utama adalah memastikan inovasi yang dibuat pemerintah benar-benar membuat kinerja semakin efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.
Dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2026, terdapat dua aspek utama yang dinilai, yakni satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah dengan total 36 indikator penilaian.
Rico meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap indikator penilaian didukung data dan dokumen yang sesuai, lengkap, serta dapat diverifikasi.
Menurut dia, kelengkapan data dan dokumen menjadi penting agar berbagai inovasi yang sudah memberikan manfaat kepada masyarakat dapat dinilai secara maksimal.
"Saya minta setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian, dan seluruh bukti pendukung yang disampaikan. Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki bersama, kita lengkapi, dan kita pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan," pesannya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan inovasi.
Perangkat daerah, kata dia, tidak boleh berjalan sendiri karena inovasi yang dibangun secara bersama akan lebih mudah berkembang dan memberikan manfaat lebih luas.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar mengatakan evaluasi inovasi daerah dilakukan sebagai tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.
Penilaian tersebut mencakup inovasi yang lahir maupun mengalami pembaruan dalam periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025.
Dalam prosesnya, Pemerintah Kota Medan juga mempersiapkan kelengkapan parameter dan dokumen pendukung atau evidence dari setiap inovasi yang diajukan.
Benny meminta dukungan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menyelesaikan proses penginputan dan melengkapi evidence yang dibutuhkan.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., mengatakan inovasi dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut David, pemerintah pusat maupun daerah harus mampu memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan terus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat, kondisi, serta perkembangan zaman.
"Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan. Inovasi digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat," ujar David.
Ia menegaskan keberadaan inovasi harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari kebaruan sebuah program.
Inovasi dapat berbentuk sesuatu yang benar-benar baru ataupun pembaruan terhadap sistem dan pelayanan yang sudah berjalan.
David menjelaskan sejumlah ciri yang perlu dimiliki sebuah inovasi. Di antaranya kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan, pelayanan yang lebih mudah dan murah, mudah digunakan, transparan, akuntabel, efektif, serta efisien.
Selain itu, inovasi harus mampu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat maupun organisasi dan memberikan nilai tambah.
"Yang paling penting, inovasi harus memberikan nilai tambah dan mampu memecahkan masalah," katanya.
David menambahkan inovasi tidak boleh berhenti setelah berhasil dibuat dan diterapkan.
Inovasi harus terus dikembangkan melalui kolaborasi, meningkatkan kualitas hasil, serta memungkinkan untuk diadopsi atau direplikasi oleh unit kerja maupun daerah lain.
Dengan demikian, keberhasilan inovasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baru sebuah program dibuat.
Hal yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hasil kerja, memperbaiki pelayanan publik, memecahkan masalah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ad)
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian admi
NASIONAL