Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mempertanyakan polemik rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
Bobby mengatakan tidak mempermasalahkan jika Pemerintah Kota Medan ingin mengambil alih pembangunan tersebut.
Bobby menjelaskan anggaran pembangunan rumah korban bencana tersedia melalui Posko Bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Baca Juga:
"Kita hari ini masih ada posko bencana dan posko bencana itu boleh diperuntukkan untuk kebencanaan. Nah, ini sebenarnya kami sampaikan dari kemarin, dari Posko Bencana ataupun dari APBD kami, itu hari ini ada untuk pembangunan rumah," kata Bobby di DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026).
Menurut Bobby, persoalan yang membuat anggaran pembangunan rumah belum dapat disalurkan adalah kesiapan lahan.
Pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana akhir tahun lalu, kata dia, belum menyelesaikan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah.
"Cuman daerah kabupaten/kota yang kita tuju sampai dengan hari ini PR-nya belum terselesaikan, contoh lahan. Lahan itu kan sudah sama ya, dari pemerintah pusat juga PR-nya sama. Kalau mau dibangunkan rumah, lahannya ayolah... Ini masyarakat kabupaten dan kota, lahannya selesaikan kita bangun, sampai dengan hari ini uangnya masih numpuk, kenapa? Karena enggak bisa kami bangun, lahannya dijanjikan nanti," ucapnya.
Bobby mengatakan baru Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah korban bencana.
Pemerintah daerah tersebut disebut telah menyediakan lahan seluas 5 hektare.
"Baru satu kota, nah, yang bagus saya sebutkan, Padangsidimpuan, Padangsidimpuan sudah menyiapkan lahannya 5 hektar dan rumahnya, uangnya ada, tinggal kita bangun," jelasnya.
Bobby kemudian menanggapi polemik mengenai rencana pembangunan rumah bagi warga terdampak puting beliung di Medan Johor.
Ia mempersilakan Pemerintah Kota Medan mengambil alih pembangunan apabila memiliki anggaran.
Menurut Bobby, tujuan utama pemerintah adalah membantu masyarakat yang menjadi korban bencana.
Karena itu, ia meminta persoalan kewenangan tidak membuat bantuan menjadi berlarut-larut.
"Kan sama metodenya. Kok ribut amat sih mau bangun? Kalau Medan mau bangun, silahkan! Kalau memang ada uangnya, take over saja, enggak apa-apa. Kami bangun, nanti kalau memang katanya melampaui kewenangan, ya ganti saja uang provinsi, ribet amat ini pemerintah, kita ini mau dukung masyarakat. Jangan dibuat ribet," ucapnya.
Bobby juga mempersilakan Pemkot Medan mengambil alih pembangunan jika bantuan dari pemerintah provinsi dianggap melampaui kewenangan.
"Kalau memang rasanya kami melampaui kewenangan, ya sudah. Nanti bagian persoalan yang ada di satu daerah kami enggak mau tahu, kan enggak mungkin, itu masih wilayah Sumatera Utara, kalau memang merasa punya kemampuan yang sudah kami lakukan, ya kembalikan saja uangnya, kan gitu, yang penting masyarakat dululah, jangan heboh-heboh," tuturnya.
Sebelumnya, Bobby meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat cuaca ekstrem di Kecamatan Medan Johor pada Jumat (21/8).
Dalam kunjungan tersebut, Bobby bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap berdialog dengan warga terdampak.
Bobby mengaku mendapat informasi dari warga mengenai bantuan material yang sebelumnya diberikan Pemerintah Kota Medan.
Menurut dia, sebagian warga menganggap bantuan tersebut belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah.
"Kemarin memang ada bantuan, cuman tadi saya dengar ini bantuannya menyusahkan," kata Bobby Nasution, Jumat (21/8).
Ia menjelaskan warga menerima material bangunan dalam jumlah yang dinilai belum mencukupi.
Kondisi tersebut menjadi persoalan bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi karena mereka harus membeli material tambahan.
"Artinya rumahnya rusak dibantu bahan bangunan, misalnya satu bangunan yang dibutuhkan 30 lembar seng atau 30 kayu, yang dibantu cuman 10, masyarakat yang kena musibah harus beli lagi, ngerjainnya juga butuh biaya, di sini rata-rata ekonominya lemah," jelasnya.
Karena itu, Bobby mengatakan Pemprov Sumut akan membantu pembangunan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
"Jadi saya minta dari provinsi saja yang menanganinya, kita bantu semuanya kita bangun semua. Yang hancur kita bangun baru nanti bebas pilih modelnya, yang atapnya hilang nanti kita bangun lagi," sebutnya.
Bobby juga meminta bantuan yang diberikan kepada warga tidak justru menambah beban mereka.
"Minta tolong nanti Pak Wakil seng yang sudah ada boleh dijual lagi aja, artinya kalau ngasih bantuan yang komplit lah, tidak nyusahin," tuturnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, sebanyak 170 rumah mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Kota Medan.
Data Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Medan per Kamis (20/8/2026) mencatat 147 rumah rusak ringan, 19 rumah rusak sedang, dan enam rumah rusak berat.
Polemik mengenai pembangunan rumah tersebut kini mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni memastikan warga terdampak bencana memperoleh tempat tinggal yang layak tanpa terbebani persoalan administratif maupun keterbatasan bantuan material.* (d/ad)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL