Susunan Pimpinan MPR 2024-2029 Mulai Terbentuk: Ahmad Muzani Hingga Rusdi Kirana Siap Pimpin MPR

JAKARTA -Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan menggelar rapat paripurna pada hari ini, 3 Oktober 2024, untuk memutuskan susunan pimpinan MPR periode 2024-2029. Penentuan ini merupakan langkah awal bagi pimpinan MPR yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan harmonisasi hubungan antar lembaga negara.

Dalam rapat paripurna ini, beberapa nama telah dipastikan akan mengisi posisi Ketua dan Wakil Ketua MPR. Ahmad Muzani, politisi senior Partai Gerindra, dipastikan menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Penetapan Ahmad Muzani ini disepakati dalam rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Ahmad Muzani bukanlah sosok baru dalam dunia politik Indonesia. Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, ia telah lama berkecimpung dalam dunia perpolitikan nasional sejak bergabung dengan Gerindra pada tahun 2008. Sebelumnya, Muzani juga pernah menjadi jurnalis, dan latar belakang ini kerap membuatnya mampu memahami dan berinteraksi dengan publik dengan lebih baik. Ditunjuknya Muzani sebagai Ketua MPR ini juga merupakan bentuk kepercayaan besar dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang memberinya tugas mengembangkan partai.

Selain Ahmad Muzani, beberapa nama lain dari partai-partai politik juga disebut akan mengisi posisi wakil ketua MPR. Salah satunya adalah Bambang Wuryanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul. Bambang Pacul akan menjadi Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menggantikan Ahmad Basarah yang telah menjabat selama dua periode berturut-turut, yakni periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Dalam pernyataan politiknya, Ketua Fraksi MPR PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari prinsip bergiliran yang berlaku di internal PDIP. “Dari DPP PDIP sudah memutuskan setelah menugaskan saya sebagai Waka MPR RI selama dua periode berturut-turut. Waka MPR periode 2014-2019 dan 2019-2024, maka saatnya berlaku asas bergiliran,” ujar Basarah, Rabu (2/10).

Selain PDIP dan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga telah menyiapkan calon wakil ketua MPR, yaitu Rusdi Kirana. Rusdi Kirana merupakan Direktur Utama maskapai Lion Air dan dikenal sebagai sosok pebisnis yang sukses di Tanah Air. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB, menyatakan bahwa penunjukan Rusdi Kirana akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna MPR yang akan digelar hari ini untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI.

“Sudah, nanti akan disampaikan secara resmi dalam paripurna MPR untuk ditetapkan dan dilantik menjadi wakil ketua MPR RI,” kata Jazilul pada Rabu (2/10).

Tak hanya dari PKB, Partai Golongan Karya (Golkar) juga tak ketinggalan dalam menyiapkan calon pimpinan MPR mereka. Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Umum Golkar, mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan sosok yang memiliki pengalaman luas dalam lembaga legislatif. Ace mengindikasikan bahwa sosok tersebut pernah menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan memiliki pengalaman sebagai pimpinan fraksi.

Ace Hasan akhirnya menyebut secara tegas bahwa calon dari Partai Golkar adalah Kahar Muzakir. Kahar sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI dan telah dikenal sebagai politisi senior yang berpengalaman di berbagai bidang legislatif. “Pimpinan MPR adalah orang berpengalaman, orang yang memiliki, orang yang berpengalaman sebagai pimpinan AKD, dan juga pernah menjadi fraksi pimpinan fraksi. Mungkin saya kira figur senior,” kata Ace. Ketika ditanya lebih lanjut, Ace membenarkan bahwa nama yang dimaksud adalah Kahar Muzakir.

“Ya, Kahar Muzakir,” tambah Ace.

Meski sejumlah nama sudah dipastikan, masih ada beberapa posisi yang belum diumumkan dari beberapa fraksi lain serta dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), seluruh partai politik yang lolos ke parlemen berhak mendapatkan posisi pimpinan MPR. Begitu juga dengan perwakilan dari DPD, yang juga berhak mendapatkan posisi pimpinan di MPR.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai nama-nama calon yang akan diusung oleh fraksi-fraksi lainnya, termasuk dari perwakilan DPD. Situasi ini tentunya menarik untuk dinantikan, mengingat pentingnya peran MPR sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar, pelantikan presiden dan wakil presiden, serta kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan berbagai latar belakang dan pengalaman yang dimiliki oleh calon-calon pimpinan MPR RI periode 2024-2029, diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Rapat paripurna yang akan dilaksanakan hari ini akan menjadi babak penting dalam menentukan susunan kepemimpinan MPR yang baru, yang diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

(N/014)