Polemik APBD Tapteng Memanas, PDIP Bela Bupati Masinton dan Minta 5 Partai Kaji Wacana Pemakzulan

"Kalau menurut kita sebaiknya 5 partai itu mengkaji ulanglah apa yang mereka sampaikan, apakah penyerapan anggaran itu termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan," sebut Joko Pranata Situmeang.

Joko mengatakan bupati merupakan kepala pemerintahan eksekutif, sedangkan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh OPD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA masing-masing.

"Bahwa bupati itu adalah kepala daerah yang memimpin jalannya pemerintahan eksekutif, yang menjalankan anggaran itu semua adalah OPD sesuai dengan DPA nya per tahun, kalau terjadi penyerapan anggaran rendah harusnya ditanya ke OPD dan TAPD," ujarnya.

Karena itu, Joko menilai kritik yang diarahkan langsung kepada Masinton terkait rendahnya serapan APBD tidak tepat.

Ia mengatakan Masinton juga banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani pemulihan bencana di Tapanuli Tengah.

"Jadi menurut kami selaku Fraksi PDI Perjuangan salah alamat itu untuk melakukan menggunakan hak dan menyalahkan kepada kepala daerah. Dalam menghadirkan pemulihan bencana bupati itu kebanyakan berhubungan ke pusat," tuturnya.

Sebelumnya, lima partai politik di Tapanuli Tengah menyampaikan sikap terkait kondisi pemerintahan daerah.

Pernyataan tersebut diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Kelima partai itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan mereka berkumpul untuk menyikapi sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.

Hazmi menyebut penyerapan APBD Tapteng 2026 masih sekitar 30 persen hingga Agustus.

Korban Keracunan MBG di Berastagi Kembali Dirawat, Ada yang Alami Gangguan Ginjal hingga Saraf Kepala

Penyerapan APBD Tapteng Baru 30 Persen, 5 Parpol Ultimatum Bupati Masinton: Berbenah atau Pemakzulan!

Jokowi dan Politik Perhatian

Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan