Polemik APBD Tapteng Memanas, PDIP Bela Bupati Masinton dan Minta 5 Partai Kaji Wacana Pemakzulan

TAPTENG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapanuli Tengah membela Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terkait polemik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026.

Sebelumnya, lima partai politik, yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN, mendesak Masinton meningkatkan penyerapan APBD Tapteng.

Kelima partai tersebut juga mewacanakan pemakzulan apabila tidak ada perbaikan.

Baca Juga:

• Korban Keracunan MBG di Berastagi Kembali Dirawat, Ada yang Alami Gangguan Ginjal hingga Saraf Kepala

Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP, Disman Sihombing, mengatakan angka penyerapan APBD sebesar 30 persen yang menjadi sorotan merupakan data hingga Juni 2026.

Menurut dia, surat dari Kementerian Dalam Negeri baru diterima pada Agustus.

"Serapan tingginya ini, (30 persen) itu per Juni itu, Agustus baru tiba surat dari Kemendagri itu," kata Disman, Sabtu (5/9/2026).

Disman menilai penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebenarnya terus berjalan.

Ia mengatakan sejumlah kegiatan tender juga telah dimulai.

"Ini kan belum tender, kalau sudah tender kan habis," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Tapteng Joko Pranata Situmeang meminta lima partai politik tersebut mengkaji kembali pernyataan mengenai wacana pemakzulan Masinton.

Menurut Joko, rendahnya penyerapan anggaran perlu dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD.

Ia juga mempertanyakan apakah persoalan serapan anggaran dapat menjadi dasar untuk pemakzulan kepala daerah.

"Kalau menurut kita sebaiknya 5 partai itu mengkaji ulanglah apa yang mereka sampaikan, apakah penyerapan anggaran itu termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan," sebut Joko Pranata Situmeang.

Joko mengatakan bupati merupakan kepala pemerintahan eksekutif, sedangkan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh OPD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA masing-masing.

"Bahwa bupati itu adalah kepala daerah yang memimpin jalannya pemerintahan eksekutif, yang menjalankan anggaran itu semua adalah OPD sesuai dengan DPA nya per tahun, kalau terjadi penyerapan anggaran rendah harusnya ditanya ke OPD dan TAPD," ujarnya.

Karena itu, Joko menilai kritik yang diarahkan langsung kepada Masinton terkait rendahnya serapan APBD tidak tepat.

Ia mengatakan Masinton juga banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani pemulihan bencana di Tapanuli Tengah.

"Jadi menurut kami selaku Fraksi PDI Perjuangan salah alamat itu untuk melakukan menggunakan hak dan menyalahkan kepada kepala daerah. Dalam menghadirkan pemulihan bencana bupati itu kebanyakan berhubungan ke pusat," tuturnya.

Sebelumnya, lima partai politik di Tapanuli Tengah menyampaikan sikap terkait kondisi pemerintahan daerah.

Pernyataan tersebut diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Kelima partai itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan mereka berkumpul untuk menyikapi sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.

Hazmi menyebut penyerapan APBD Tapteng 2026 masih sekitar 30 persen hingga Agustus.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan persoalan dalam pengelolaan anggaran.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Selain persoalan APBD, lima partai tersebut menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak masih bermasalah.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Kelima partai juga mendesak Pemkab Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD terkait pemberian bantuan kepada korban banjir dan beasiswa melalui APBD.

Rekomendasi tersebut disebut disetujui seluruh partai di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.

Kelima partai politik tersebut juga menyatakan kesiapan membahas APBD Tapteng 2025 dan 2026 bersama pemerintah daerah.

Namun, mereka menginginkan pembahasan tersebut melibatkan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta pimpinan partai politik.

Hazmi juga menyebut kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan politik apabila tidak ada perbaikan.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Namun, Hazmi menegaskan wacana pemakzulan belum menjadi langkah pertama.

Menurut dia, lima partai masih akan mendorong langkah politik melalui DPRD dan melihat apakah pemerintah daerah mampu meningkatkan penyerapan anggaran.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang, Sabtu (5/9/2026).

Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengatakan partainya belum mengambil sikap untuk mengarah pada pemakzulan Masinton.

Golkar masih meminta pendapat dan arahan dari pimpinan partai.

"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite.

Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.

Menurut dia, polemik muncul setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama mengenai Ranperda APBD selama dua tahun terakhir.

Golkar, kata Joneri, telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengenai persoalan tersebut.

"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.

Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai video pernyataan lima partai tersebut

. Ia mengatakan masih menunggu respons Bupati Masinton Pasaribu.

"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea.

Sementara itu, Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons.

Keduanya terlihat dalam video pernyataan lima partai tersebut.

Polemik mengenai serapan APBD 2026 kini mempertemukan dua pandangan di DPRD Tapteng.

Lima partai menilai rendahnya serapan anggaran perlu segera diperbaiki dan membuka kemungkinan langkah politik, sedangkan Fraksi PDIP meminta persoalan tersebut dilihat dari proses pelaksanaan anggaran di OPD dan tahapan administrasi pemerintahan.* (d/ad)

Korban Keracunan MBG di Berastagi Kembali Dirawat, Ada yang Alami Gangguan Ginjal hingga Saraf Kepala

Penyerapan APBD Tapteng Baru 30 Persen, 5 Parpol Ultimatum Bupati Masinton: Berbenah atau Pemakzulan!

Jokowi dan Politik Perhatian

Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan