Polemik APBD Tapteng Memanas, PDIP Bela Bupati Masinton dan Minta 5 Partai Kaji Wacana Pemakzulan

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan persoalan dalam pengelolaan anggaran.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Selain persoalan APBD, lima partai tersebut menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak masih bermasalah.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Kelima partai juga mendesak Pemkab Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD terkait pemberian bantuan kepada korban banjir dan beasiswa melalui APBD.

Rekomendasi tersebut disebut disetujui seluruh partai di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.

Kelima partai politik tersebut juga menyatakan kesiapan membahas APBD Tapteng 2025 dan 2026 bersama pemerintah daerah.

Namun, mereka menginginkan pembahasan tersebut melibatkan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta pimpinan partai politik.

Hazmi juga menyebut kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan politik apabila tidak ada perbaikan.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Namun, Hazmi menegaskan wacana pemakzulan belum menjadi langkah pertama.

Korban Keracunan MBG di Berastagi Kembali Dirawat, Ada yang Alami Gangguan Ginjal hingga Saraf Kepala

Penyerapan APBD Tapteng Baru 30 Persen, 5 Parpol Ultimatum Bupati Masinton: Berbenah atau Pemakzulan!

Jokowi dan Politik Perhatian

Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan