Gerindra Tapteng Mundur dari Sikap 5 Parpol soal Pemakzulan Bupati Masinton

TAPANULI TENGAH — Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang sebelumnya disuarakan lima partai politik mengalami perubahan.

DPC Partai Gerindra Tapanuli Tengah menyatakan menarik pernyataannya dalam sikap bersama tersebut.

Sebelumnya, lima partai politik, yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN, menyatakan sikap terkait kepemimpinan Masinton Pasaribu.

Baca Juga:

• Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Maju Pilpres 2029

Salah satu persoalan yang disoroti adalah rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng 2026.

Wacana tersebut mencuat melalui sebuah video yang beredar di media sosial.

Dalam video itu, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyampaikan sikap bersama lima partai politik.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.

Hazmi saat itu menyebut penyerapan APBD Tapteng 2026 hingga Agustus baru mencapai 30 persen.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang belum berjalan secara optimal.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Namun, sikap tersebut kemudian berubah.

Hazmi menyatakan DPC Gerindra Tapteng menarik pernyataan yang sebelumnya disampaikan bersama empat partai politik lainnya.

"Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai PAN yang disampaikan beberapa waktu yang lalu," katanya.

"Dan untuk selanjutnya DPC Partai Gerindra tidak lagi terlibat di dalam sikap bersama tersebut," imbuhnya.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo kemudian memberikan penjelasan mengenai sikap DPC Gerindra Tapteng tersebut.

Ade mengatakan pernyataan DPC Gerindra Tapteng tidak melalui koordinasi dengan struktur partai di tingkat provinsi maupun pusat.

"Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kab Tapteng itu diluar kordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng," ujarnya.

Ade juga mengajak seluruh pihak mengesampingkan kepentingan politik dan bersama-sama membantu proses pemulihan Kabupaten Tapanuli Tengah setelah bencana.

"Gerindra mengajak semua pihak bersatu dan saling mendukung untuk pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapteng," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas posisi DPD Gerindra Sumut yang mendukung stabilitas pemerintahan Tapteng di tengah munculnya wacana pemakzulan terhadap Masinton.

Masinton Pasaribu sebelumnya telah merespons munculnya wacana pemakzulan tersebut.

Ia meminta seluruh elemen di Tapanuli Tengah menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan memusatkan perhatian pada pemulihan serta pembangunan daerah.

"Mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah," kata Masinton dalam keterangannya.

Menurut Masinton, sejak awal pemerintahannya, komunikasi dengan berbagai elemen terus dibangun.

Ia juga menilai perbedaan pendapat, kritik, dan pengawasan merupakan bagian dari proses demokrasi.

Di tengah persoalan tersebut, Masinton juga menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia mengatakan bantuan telah disalurkan kepada sekitar 10.752 keluarga atau sekitar 46.000 jiwa korban bencana.

Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Sosial, penyaluran tahap berikutnya direncanakan berlangsung pada September 2026.

"Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat," jelasnya.

Perubahan sikap Gerindra membuat wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah kini menghadapi perkembangan baru.

DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam sikap bersama lima partai politik, sementara DPD Gerindra Sumut menegaskan dukungannya terhadap stabilitas pemerintahan daerah.

Persoalan penyerapan APBD yang sebelumnya menjadi salah satu dasar kritik tetap menjadi bagian dari dinamika politik di Tapanuli Tengah.

Di sisi lain, pemerintah daerah menekankan pentingnya fokus pada pemulihan pascabencana dan pembangunan daerah.* (d/ad)

Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Maju Pilpres 2029

Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kehilangan Ingatan 70 Persen: Tak Kenal Ayah hingga Teman Sekolah

Desil DTSEN Bukan Penentu Mutlak Penerima Bansos, Ini Penjelasan Pemerintah

Ketua Komisi III DPR: Pemerintahan Prabowo Lebih Demokratis Dibanding Pemerintahan Sebelumnya

Belasan Tahun Rusak dan Kerap Tergenang, Dana Kelurahan Dimanfaatkan untuk Benahi Jalan Gang Keluarga di Pulo Brayan Kota

Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran