THM Diduga Beroperasi Lagi Usai Disegel, Pemkab Langkat Laporkan ke Bobby Nasution

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi.

Menurut Bobby, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan," tegas Bobby Nasution saat menerima laporan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengenai persoalan usaha hiburan malam di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Batangserangan, yang diduga melanggar ketentuan.

Baca Juga:

• Rico Waas Luncurkan E-Loket Pajak, Warga Medan Kini Bisa Urus Pajak Lebih Mudah

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).

Bobby meminta Pemerintah Kabupaten Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha.

Pemeriksaan itu mencakup izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian kegiatan usaha dengan tata ruang.

Bobby Nasution juga meminta pemerintah lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin kepada tempat usaha untuk kembali beroperasi.

Dukungan terhadap investasi, kata Bobby, tidak berarti pemerintah mengabaikan aturan mengenai perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas.

"Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Bobby selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh.

Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan maupun kebijakan tata ruang yang berlaku.

Untuk mendukung proses penertiban, Bobby Nasution mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI.

Koordinasi diperlukan agar seluruh tahapan penertiban berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur.

Terkait aksi demonstrasi masyarakat, Bobby mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat selama dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan," katanya.

Bobby Nasution juga menegaskan pemerintah tidak boleh melakukan penegakan aturan secara tebang pilih.

Setiap kegiatan usaha harus diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.

"Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan," ujar Bobby.

Sebelumnya, Tiorita menyampaikan laporan mengenai persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah ditertibkan dan disegel Pemkab Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Setelah kita lakukan penyegelan, tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi. Dulu pengurusan izinnya hanya karaoke keluarga, Pak. Tetapi seiring waktu menjadi Tempat Hiburan Malam (THM). Sudah kami segel, tetapi mereka mencabut segelnya. Tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan. Kami punya dokumentasi foto dan video," ujar Tiorita, yang hadir bersama kepala OPD Kabupaten Langkat.

Tiorita berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan.

Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution didampingi Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra.

Pemerintah daerah kini didorong memastikan seluruh aspek legalitas, tata ruang, dan ketertiban umum menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan kegiatan usaha hiburan malam di kawasan tersebut.* (ad)

Rico Waas Luncurkan E-Loket Pajak, Warga Medan Kini Bisa Urus Pajak Lebih Mudah

BNPB Gelontorkan Rp126,24 Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Gerindra Tapteng Mundur dari Sikap 5 Parpol soal Pemakzulan Bupati Masinton

IHSG Dibuka Menguat 0,41% ke 6.646, Saham Bank Besar dan Astra Masuk Zona Merah

Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Maju Pilpres 2029

Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kehilangan Ingatan 70 Persen: Tak Kenal Ayah hingga Teman Sekolah