BATU BARA — Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu, 16 September 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Lima Puluh.
Sidang dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi'i.Baca Juga:
Dalam penyampaiannya, Syafrizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Syafrizal menjelaskan, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada Senin, 14 September 2026.
Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menyusun Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026.
Menurut Syafrizal, pelaksanaan pembangunan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara.
Karena itu, program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat perlu menjadi salah satu prioritas dalam perubahan APBD 2026.
"Buah dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara. Program-program yang berpihak kepada masyarakat harus kita kedepankan melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan," ujar Wakil Bupati Syafrizal.
Selain memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Syafrizal menekankan pentingnya mendorong pembangunan di berbagai sektor.
Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan mahasiswa pendidikan vokasi agar tidak hanya mengandalkan kemampuan tekn
NASIONAL
BATAM Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) untuk sisa periode 20232028 kembali dilantik di Ballroom Hot
NASIONAL
DELI SERDANG Video keributan yang dipicu persoalan suara pengeras suara atau speaker viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung
HUKUM DAN KRIMINAL
TORAJA UTARA Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya. Pria asal Tampan Bonga, Kecama
SOSOK
BANTEN Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang d
PERISTIWA
