MEDAN — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara memperkuat pengembangan ekonomi biru melalui kawasan perikanan unggulan.
Program tersebut mencakup perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga konservasi laut dan pesisir.
Pengembangan kawasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi dan daya saing sektor kelautan dan perikanan.Baca Juga:
Pemerintah juga mendorong agar hasil perikanan memberikan nilai tambah bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Hal tersebut disampaikan Kepala DKP Sumut yang diwakili Kepala Bidang Tangkap Jenny Masniari dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis, 17 September 2026.
"Pada sektor perikanan tangkap, DKP Sumut memprioritaskan pengembangan kawasan di Sibolga, Tanjungbalai, Asahan, dan Batubara. Pada 2026, pengembangan kawasan unggulan tersebut juga diarahkan pada komoditas ikan asin sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan," katanya.
Menurut Jenny, pengembangan kawasan perikanan tangkap di sejumlah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat daya saing hasil tangkapan.
Pengembangan itu juga diharapkan mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi kelautan dan perikanan di daerah.
Jenny mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi perikanan budidaya yang tersebar di 33 kabupaten dan kota.
Komoditas yang dikembangkan antara lain udang vaname dan rumput laut.
"Di sektor budidaya, Sumut memiliki potensi yang tersebar di 33 kabupaten/kota, termasuk komoditas udang vaname dan rumput laut. Pengembangan rumput laut diarahkan ke wilayah Kepulauan Nias dengan mempertimbangkan potensi pasar serta optimalisasi sumber daya kelautan yang tersedia," jelasnya.
Pada 2026, DKP Sumut juga menjalankan program pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan di Deli Serdang, Karo, Dairi, Langkat, dan Batubara.
Program tersebut antara lain berupa pemberian paket budidaya ikan lele, nila, dan ikan emas.
Pemerintah juga memberikan dukungan pakan untuk membantu meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan.
Selain mendorong peningkatan produksi, DKP Sumut memperkuat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan kawasan konservasi.
Beberapa wilayah yang menjadi bagian dari pengelolaan tersebut antara lain Pulau Berhala di Serdang Bedagai, Pulau Wunga di Nias Utara, dan Pulau Sinuk di Nias Selatan.
Adapun kawasan konservasi perairan yang dikembangkan meliputi Sawo-Lahewa di Nias Utara seluas 29 hektare, Tapanuli Tengah 84 hektare, Pulau Batu-Batu di Nias Selatan 44 hektare, Pulau Berhala di Serdang Bedagai 3 hektare, Pulau Pini di Nias Selatan 44 hektare, Pulau Salah Nama di Batubara 3 hektare, serta Sirombu di Nias Barat 27 hektare.
Kawasan konservasi tersebut diarahkan untuk menjaga sejumlah ekosistem penting, seperti terumbu karang, mangrove, penyu, dan lamun.
Upaya konservasi menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Pada Agustus 2026, kegiatan konservasi laut dan pesisir dilaksanakan di Pulau Salah Nama, Batubara.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan tim ahli dari Universitas Sumatera Utara dan balai riset Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Kegiatan serupa direncanakan kembali dilaksanakan di Nias Selatan pada Oktober 2026.
Jenny mengatakan DKP Sumut terus berupaya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Namun, pengembangan tersebut tetap diarahkan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.
"Pendekatan ekonomi biru diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian ekosistem laut sehingga manfaat sumber daya kelautan dan perikanan dapat dirasakan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan," jelasnya.* (ad)
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Hukum Pro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta kepala daerah dan Ketua DPRD kabupat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) belum menerima secara resmi salinan keputusan terkait upaya hukum banding yang diaj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berinisial DK, 26 tahun, menikahi kekasihnya, TR, di ruang besuk tahanan Polrestabes Medan, Selasa, 15 September 2026
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius terhadap siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabu
NASIONAL
SAMOSIR Polres Samosir menangkap empat pria yang mengaku sebagai wartawan dan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka diamankan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung pelaksanaan pelatihan media sosial bagi guru dan tenaga pendidik di Kota Medan.
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya sebagai salah satu program strate
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara memperkuat pengembangan ekonomi biru melalui kawasan perikanan unggulan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota kepada 20 penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak
PEMERINTAHAN
