Usai Konsumsi MBG, 38 Siswa dari 4 SD di Galang Alami Sakit Perut dan Muntah
DELISERDANG Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, puluhan siswa sekolah dasar
PERISTIWA
Bobby menilai kehadiran para kepala daerah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.
Bobby berharap upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara menyeluruh karena pemerintahan daerah melibatkan banyak pihak.
"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution
Bobby juga memastikan Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah di Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.
Menurut dia, kehadiran KPK dalam kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integeritas," sebut Bobby.
Bobby menegaskan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota siap menerima pembekalan serta melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap penguatan pencegahan korupsi tidak hanya diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga dilakukan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamendagri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus dan Pimpinan KPK Johanis Tanak menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Johanis mengatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia berharap posisi APIP di daerah diperkuat sehingga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi engga bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.
DELISERDANG Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, puluhan siswa sekolah dasar
PERISTIWA
DELISERDANG Kasus dugaan penyimpangan pengadaan jilbab senilai Rp525 juta di Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun anggaran 2025 m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli mobil dinas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi kualita
KESEHATAN
MEDAN Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi m
PERISTIWA
MEDAN Wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Dodhy Thahir, menjadi perhatia
POLITIK
MEDAN Sebanyak 760 atlet pelajar dari seluruh kecamatan di Kota Medan mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali K
OLAHRAGA
MEDAN Unit Reskrim Polsek Sunggal menangkap dua orang yang diduga terlibat penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor. Kedua pelaku, se
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) akan menggelar forum akademik internasional bertajuk The 1st Internationa
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi kuatnya nilai kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang dibangun k
PEMERINTAHAN