Mahyaruddin menyatakan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, Kemendagri, BPKP dan LKPP, pembenahan tata kelola diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.* (dh)
BENER MERIAH Kapolres Bener Meriah AKBP Ricki Nugraha melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Polsek Syiah Utama, Kamis (17/9/2026). Dal
PEMERINTAHAN
BATU BARA Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan Pemerintah Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Ka
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan ko
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong percepatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewen
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengunjungi Gedung PKK Kota Tanjungba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan 1.000 siswa menerima bantuan melalui Program Tebus Ijazah pada 2026. Hingga saat ini, seba
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui banyak terjadi kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program Makan Be
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
SIKKA Penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih kepada Presi
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Persetujuan tersebut menja
NASIONAL
