Ambang Batas Capres Dihapus, Surya Paloh Ungkap Ada Wacana Baru: Capres Didukung Minimal 2 Fraksi
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
MEDAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menandatangani komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut diteken bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, para kepala daerah, serta Ketua DPRD kabupaten dan kota se-Sumatera Utara dalam upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.
Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 17 September 2026.Baca Juga:
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Penandatanganan komitmen disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP.
Rakor diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Bobby Nasution dan diikuti para kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.
Setelah pembacaan komitmen, seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara nyata dan berkelanjutan.
Penandatanganan diawali Bobby Nasution dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus.
Setelah itu, giliran para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten dan kota, termasuk Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Menurut Bobby, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan masing-masing.
Bobby mengatakan hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerima pembekalan dan melakukan evaluasi.
Ia juga berharap upaya penanganan dan pencegahan korupsi dilakukan secara menyeluruh karena penyelenggaraan pemerintahan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution.
Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kepala daerah di Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.
Kehadiran KPK, kata Bobby, menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar terus menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," sebut Bobby.
Ia menegaskan Pemprov Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten serta kota siap menerima pembekalan dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Bobby berharap penguatan pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamendagri Akhmad Wiyagus dan Pimpinan KPK Johanis Tanak menyampaikan paparan mengenai penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Johanis Tanak menyoroti pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut dia, APIP perlu diperkuat agar mampu menjadi sistem peringatan dini atau early warning system bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi enggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.
Sementara itu, Akhmad Wiyagus mengatakan APIP memiliki posisi penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pengawasan internal yang berjalan baik memungkinkan potensi penyimpangan diketahui sebelum masuk ke proses hukum.
"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.
Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah dan DPRD se-Sumatera Utara didorong untuk memperkuat tata kelola mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa hingga pengawasan internal.
Pembenahan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.* (ad)
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana baru mengenai mekanisme pencalonan presiden setelah Mahkamah Konst
POLITIK
NAGOYA Dua atlet muda Indonesia, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea, dipercaya menjadi pembawa bendera Merah
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi kritik yang menyebut kunjungan Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke
POLITIK
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ternyata telah mengundurkan diri dari kep
POLITIK
BANTUL Salah satu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi sorotan
PERISTIWA
JAKARTA Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh dalam menjalankan perintah Al
AGAMA
JAKARTA Tabel KUR BCA 2026 dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta menjadi informasi yang banyak dicari pelaku usaha kecil dan menengah
EKONOMI
MEDAN Aksi begal di kawasan Simpang Jalan PWI, Tanah Garapan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, berujung pada penangkapan salah s
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Ketua DPRD Kota Binjai, HJ. K Gusuartini Br Surbakti, menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenangan Pemilu Anggota Fra
POLITIK
TANJUNG JABUNG TIMUR Ratusan masyarakat memadati lokasi penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke3 tingkat Desa Majelis Hidayah, Kec
NASIONAL