Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA-Ramai Netijen kritik Pemecatan Tia Rahmania dari PDI Perjuangan tidak hanya menjadi tamparan bagi integritas partai, tetapi juga menandakan runtuhnya idealisme dalam dunia politik kita. Langkah ini menunjukkan betapa sempitnya ruang bagi individu-individu yang berani bersuara dan menantang status quo di tengah iklim politik yang semakin pragmatis dan penuh kepentingan elit.
Bagaimana bisa, seorang caleg yang memperoleh dukungan 37.359 suara rakyat—yang jelas-jelas mewakili harapan dan suara konstituen—dipecat hanya karena menyuarakan kebenaran? Kritikan Tia terhadap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, yang terbukti melanggar etik, seharusnya disambut dengan dukungan, bukan pengucilan. Namun, alih-alih berdiri tegak di belakang kadernya yang berani memperjuangkan nilai-nilai integritas, PDI Perjuangan malah menyingkirkan Tia.
Ini adalah gambaran jelas bagaimana partai politik di Indonesia semakin jauh dari semangat reformasi dan demokrasi. Di mana ruang bagi kritik sehat yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika politik? Apakah keberanian dan idealisme kini dianggap sebagai ancaman dalam tubuh partai?
PDI Perjuangan, dengan dalih “tidak ada hubungannya” antara pemecatan Tia dan kritikannya terhadap KPK, tampak tidak hanya sedang menutupi suatu kebenaran, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam politik. Pernyataan Puan Maharani bahwa pemecatan ini “tidak terkait” dengan kritik Tia terdengar seperti upaya untuk meredam kegaduhan yang tak terelakkan akibat keputusan tersebut. Namun, publik tidak bisa dibodohi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal seperti ini.
Jika idealisme seorang kader muda yang berani menyuarakan kebenaran justru dibungkam, lalu apa yang bisa diharapkan dari politik kita ke depan? Pemecatan Tia Rahmania adalah simbol betapa rapuhnya posisi politikus idealis di tengah pragmatisme dan kepentingan kekuasaan. Ini bukan sekadar soal satu individu, melainkan soal arah dan masa depan demokrasi Indonesia yang semakin tersandera oleh permainan elit partai.
Sudah saatnya partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan, berefleksi. Apakah mereka benar-benar memperjuangkan demokrasi dan kepentingan rakyat, atau hanya menjaga kekuasaan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan mereka yang berdiri tegak memperjuangkan kebenaran?
(R/04)
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI