Berguru ke Jepang, BGN Siap Boyong Sistem 'Central Kitchen' Demi Program Makan Gratis RI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
MEDAN – Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan disorot karena diduga beroperasi tidak sesuai dengan izin peruntukannya.
Modus yang disebut kerap terjadi adalah usaha hiburan beroperasi dengan menggunakan izin hotel atau restoran.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, mengatakan proses perizinan usaha kini telah dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS).Baca Juga:
Menurut Ridho, pemerintah tidak dapat menghalangi pelaku usaha yang mengajukan izin melalui OSS sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam sistem tersebut dapat dipenuhi.
"Sekarang sudah OSS semua. Apakah izinnya sesuai peruntukan atau tidak, kita tidak bisa menghalangi pemilik usaha untuk mengurus izinnya secara online, selama dia bisa memenuhi persyaratan yang diminta OSS," ujarnya, Sabtu (26/9/2026).
Namun, apabila ditemukan usaha yang melanggar ketentuan, termasuk hotel, restoran, maupun tempat hiburan, penindakan dapat dilakukan melalui rekomendasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) pembina.
Ridho mengatakan Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki kewenangan sebagai OPD pembina untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas PMPTSP apabila ditemukan pelanggaran.
"Artinya kami tetap menunggu dari Dinas Pariwisata. Kalau memang ada yang melanggar, rekomendasi itu akan kami teruskan ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar dicabut izinnya. Ini berlaku terhadap semua usaha, tidak hanya THM. Tapi OPD Pembinanya berbeda juga pastinya," katanya.
Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
Ridho juga memastikan Dinas PMPTSP siap menindaklanjuti langkah Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hiburan.
Salah satu upayanya dilakukan melalui penertiban perizinan tempat usaha hiburan.
"Pada prinsipnya kami siap berkoordinasi dengan OPD-OPD Pembina untuk menertibkan perizinan di Kota Medan," ucapnya.* (mi/ad)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
JAKARTA Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka seb
POLITIK
PEMATANGSIANTAR Satreskrim Polres Pematangsiantar menangkap dua pria yang diduga mencuri sepeda motor milik seorang kakek berusia 83 tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGOYA Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua untuk Kontingen Indonesia pada Asian Games AichiNagoya 2026. Lifter Indone
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar Job Fair untuk para pencari kerja pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan yang be
EKONOMI
JAKARTA Memperingati 66 tahun UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Dr Budyto, yang merupakan bagian dari ATR/BPN Campaka, menyoroti berbagai
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pembangunan sektor peternakan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) n
PEMERINTAHAN
BOGOR Lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan buntut temu
NASIONAL