Misteri Kematian Wakil Rektor IT&B Indonesia di Berastagi Terungkap, Begini Kronologinya
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan perumahan bersubsidi dan penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.
Bobby Nasution mengatakan pembangunan rumah bagi masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pengembang agar program perumahan dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (29/9/2026).Baca Juga:
"Program pemerintah harus bisa sampai ke masyarakat. Di sini diperlukan jembatan, para developer menjadi bagian penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat," kata Bobby Nasution.
Bobby mengatakan Pemprov Sumut terbuka memberikan dukungan sesuai kewenangan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan sektor perumahan.
Menurut dia, dukungan tersebut perlu dilakukan secara terpadu dengan berbagai program pemerintah lainnya, termasuk penyediaan kebutuhan dasar di kawasan permukiman.
"Kita sepakat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang bisa kami support dari pemerintah daerah, kami siap bantu," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumut juga telah membahas percepatan pembangunan rumah subsidi bersama DPR RI dan asosiasi pengembang.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain harga material bangunan dan proses administrasi perumahan bersubsidi.
Dalam pertemuan dengan Apersi, Bobby Nasution kembali menyoroti pentingnya ketersediaan material pembangunan.
Menurut dia, pemerintah, Apersi, dan asosiasi pengembang lainnya perlu memperkuat kerja sama agar pembangunan rumah dapat terus berjalan.
Bobby juga meminta para pengembang memanfaatkan program pemasangan sambungan air bersih secara gratis melalui PDAM.
Menurut dia, akses air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting dalam pembangunan kawasan perumahan, termasuk rumah subsidi.
Program tersebut diharapkan dapat membantu perumahan bersubsidi memiliki infrastruktur dasar yang lebih memadai.
Bobby berharap sinergi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten dan kota, Apersi, serta para pengembang terus diperkuat.
Dengan kerja sama tersebut, berbagai kendala dalam pembangunan perumahan diharapkan dapat dicarikan solusi.
"Pemerintah daerah siap mendukung usaha para developer sepanjang sesuai dengan program dan ketentuan yang ada. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Bobby.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Dedi Indra Setiawan mengapresiasi dukungan dan kerja sama Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Dedi, dukungan pemerintah daerah penting, terutama dalam aspek perizinan dan pembangunan perumahan.
Dedi mengatakan pengembang memiliki tanggung jawab memastikan rumah yang telah dibangun dapat diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Namun, pengembang menghadapi tantangan berupa kenaikan harga berbagai material bangunan.
Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri karena harga rumah subsidi relatif tetap.
"Setelah dibangun, rumah kami serahkan kepada masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai pengembang, termasuk untuk perumahan subsidi. Harga rumah relatif tetap, sementara harga material terus meningkat. Namun, kami tetap berkomitmen membangun dan menjalankan tanggung jawab kami," ujar Dedi yang didampingi Ketua DPD Apersi Sumut Yulius beserta jajaran.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah diperlukan agar pembangunan perumahan, termasuk di wilayah Deliserdang dan daerah lain di Sumatera Utara, dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah pusat sendiri saat ini mendorong percepatan berbagai program perumahan, termasuk rumah subsidi melalui skema FLPP dan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Harahap, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmad Hidayat Siregar, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Chandra Dalimunthe, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sumut Nurbaiti Harahap.
Pemprov Sumut berharap kerja sama dengan pengembang dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah dengan harga terjangkau.* (ad)
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan. Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yan
PEMERINTAHAN
KEPULAUAN RIAU Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang pertama atau 1st International Conference on The Strait of Malacca (I
PEMERINTAHAN
BATU BARA Menurut informasi, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Umum Simpang Sei BejangkarTanjung Tiram, tepatnya di sekita
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dugaan pungutan liar atau pungli terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) K
HUKUM DAN KRIMINAL