Dari 8 Persen Jadi 16,70 Persen, Rehabilitasi Pascabencana Medan Terus Dikebut

MEDAN – Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan meningkat dari 8 persen menjadi 16,70 persen.

Pemerintah Kota Medan menyebut peningkatan tersebut menunjukkan pekerjaan fisik di lapangan terus berjalan seiring dengan proses penyerapan anggaran.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan Erfin Fachrurrazi menyampaikan perkembangan tersebut setelah mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Kunjungan Tim Monitoring di Medan secara daring, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Bantu Tebus Ijazah, 278 Siswa Terbebas dari Tunggakan Pendidikan

Rapat berlangsung dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan dan difasilitasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).

Menurut Erfin, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana sekaligus mencari solusi atas sejumlah kendala teknis yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

"Data realisasi yang sebelumnya 8 persen, sekarang sudah 16,70 persen. Pekerjaan fisik di lapangan terus berjalan dan beriringan dengan proses penyerapan anggaran," ujar Erfin.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Dalam Negeri.

Keterlibatan pemerintah pusat diperlukan karena sejumlah persoalan yang muncul tidak dapat diselesaikan Pemko Medan sendiri.

Salah satu persoalan yang dibahas ialah rehabilitasi pasar yang terdampak bencana.

Erfin mengatakan masih terdapat kendala administratif terkait persyaratan yang diminta kementerian.

Salah satunya berkaitan dengan perbedaan persepsi mengenai keharusan suatu kegiatan masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Menurut Erfin, kebutuhan tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Rencana Induk.

Selain itu, terdapat batasan waktu teknis dalam proses R3P yang turut menjadi kendala.

"Ini yang sedang kita koordinasikan, karena ada perbedaan persepsi terkait persyaratan. Ada yang meminta masuk R3P, sementara sudah tercantum dalam Rencana Induk. Kemudian ada juga batasan waktu teknis R3P," kata Erfin.

Persoalan lainnya berkaitan dengan status aset pasar yang terdampak bencana.

Erfin menjelaskan aset pasar tersebut merupakan aset terpisah milik Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Kondisi itu membuat Pemerintah Kota Medan tidak dapat mengalokasikan anggaran secara langsung untuk rehabilitasi aset tersebut.

Karena itu, Pemko Medan berharap Satgas PRR dapat membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait.

Koordinasi lintas sektor diperlukan agar rehabilitasi pasar tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, rapat dipimpin Wakil Sekretaris Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Marsda TNI Mohammad Nurdin.

Nurdin mengatakan tim Satgas PRR melakukan validasi terhadap data penanganan pascabencana sekaligus mendengar secara langsung kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

"Satgas ini tidak mengambil alih tugas kementerian dan lembaga. Keberadaan kami lebih kepada fungsi koordinatif untuk mengurai simpul-simpul permasalahan di daerah yang ujungnya berdampak kepada masyarakat," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan terobosan dalam pelaksanaannya.

Namun, langkah tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Medan Ferri Ichsan, Kepala BPBD Medan Yunita Sari, serta perwakilan Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK).

Dengan realisasi yang telah mencapai 16,70 persen, Pemko Medan bersama Satgas PRR dan kementerian terkait masih melakukan koordinasi untuk mengurai berbagai kendala agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat terus berjalan.* (ad)

Pemko Medan Bantu Tebus Ijazah, 278 Siswa Terbebas dari Tunggakan Pendidikan

Bappeda Medan Buka Ruang Evaluasi Standar Pelayanan Publik, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Batu Bara Serahkan Bantuan Bedah 425 Rumah Warga

Bupati Batu Bara Ikuti Gerakan Tanam Padi PM-AAS, Target Panen di Atas 10 Ton per Hektare

Hujan dan Angin Kencang Rusak Rumah Warga, Bupati Batu Bara Turun Langsung Salurkan Bantuan

Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Fery: Nilai Pancasila Harus Jadi Landasan Pembangunan Labusel