Tak Sekadar Tempat Kuliah! Menkop Dorong UNITA Jadi Motor Ekonomi Danau Toba Lewat Koperasi
TAPANULI UTARA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA) tidak hanya be
EKONOMI
MEDAN — Pemerintah Kota Medan mulai menertibkan dan menata aset kendaraan dinas yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemeriksaan diawali dengan apel kendaraan dinas di halaman parkir Lotte Grosir Medan, Jalan Gatot Subroto, Selasa, 6 Oktober 2026.
Apel kendaraan dinas tersebut dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan diikuti seluruh Asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat, serta lurah se-Kota Medan.Baca Juga:
Sebanyak sekitar 385 kendaraan, terdiri atas sepeda motor dan mobil operasional, dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.
Setelah apel, Rico bersama Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap memeriksa langsung kendaraan yang hadir.
Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kendaraan, kebersihan, perawatan, administrasi, pembayaran pajak, keberadaan kendaraan, hingga kesesuaian pengguna dengan pihak yang telah ditetapkan pemerintah.
Rico menegaskan kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat.
Karena itu, kendaraan harus dijaga dan dirawat secara bertanggung jawab.
Pengguna kendaraan diminta segera memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan, menjaga kebersihan, serta memastikan seluruh administrasi kendaraan sesuai ketentuan.
"Harus dijaga, dirawat layaknya kendaraan milik sendiri. Namun, bukan berarti dianggap kendaraan milik sendiri tapi pemakaiannya untuk urusan pribadi," tegasnya.
Rico juga mengingatkan kendaraan dinas tidak boleh berpindah tangan atau digunakan oleh saudara maupun pihak lain yang tidak ditetapkan sebagai pengguna.
Kendaraan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan kedinasan.
"Jangan sampai kendaraan dinas ini berpindah tangan, dipakai oleh orang yang bukan semestinya yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Medan," ujarnya.
Dalam pemeriksaan awal, Pemko Medan menemukan sejumlah kendaraan dengan kondisi fisik dan pemeliharaan yang kurang baik.
Beberapa kendaraan juga diketahui belum menyelesaikan administrasi pajak.
Rico meminta seluruh persoalan tersebut segera dibenahi dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Menurut dia, pemeriksaan kendaraan dinas bukan semata-mata untuk mencari kesalahan.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola aset milik Pemko Medan.
"Kita tidak ingin hari ini hanya saling menyalahkan, tapi kami menginginkan rekan-rekan bisa memperbaiki diri dan juga bisa mengevaluasi kinerja kita," katanya.
Plt Kepala BKAD Kota Medan Suluh Aulia Harahap mengatakan pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi kendaraan yang dikuasai seluruh OPD.
Selain kondisi fisik, BKAD memeriksa administrasi, pembayaran pajak, serta pihak yang menggunakan kendaraan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan aset pemerintah berada pada pengguna yang berwenang.
Dari pemeriksaan awal, ditemukan kendaraan yang kurang terawat, administrasi pajaknya belum diselesaikan, serta kendaraan yang digunakan oleh pihak yang tidak sesuai dengan penetapan.
BKAD juga menghadirkan layanan Samsat keliling di lokasi apel untuk membantu pengguna kendaraan menyelesaikan pembayaran pajak.
Suluh mengatakan anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas telah tersedia pada masing-masing kecamatan.
Karena itu, kecamatan diminta lebih peduli dan memastikan pajak kendaraan yang berada di bawah penguasaannya dibayarkan tepat waktu.
Kepala OPD juga diminta mengetahui kondisi seluruh kendaraan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Kendaraan yang sudah tidak layak digunakan dapat diusulkan untuk penghapusan atau pemindahtanganan melalui bidang aset BKAD sesuai mekanisme yang berlaku.
Saat ini, Pemko Medan memiliki sekitar 5.000 kendaraan dinas roda dua dan roda empat.
Dari jumlah tersebut, sekitar 444 kendaraan sedang dalam proses usulan penghapusan.
Setelah pemeriksaan awal, BKAD akan membentuk sejumlah tim yang turun langsung ke seluruh OPD.
Tim akan memeriksa kendaraan yang tercatat pada masing-masing perangkat daerah.
"Setelah dari sini, ini kita bakal langsung turun ke masing-masing dinas untuk mengecek seluruh kendaraan yang tercatat di masing-masing dinas. Kita cek seluruh kondisinya, pajaknya, maupun kelengkapan berkasnya," kata Suluh.
Pemeriksaan seluruh kendaraan ditargetkan berlangsung sekitar satu bulan.
Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan mengecek keberadaan kendaraan, kondisi fisik, administrasi, pembayaran pajak, serta kesesuaian pengguna.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat penataan aset kendaraan Pemko Medan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (ad)
TAPANULI UTARA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA) tidak hanya be
EKONOMI
JAKARTA Pidana kerja sosial (PKS) mulai disiapkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Penerapannya tidak ha
NASIONAL
BUNYU PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field berhasil meningkatkan produksi Sumur BN38 dari sekitar 8 barel menjadi 733 barel setelah dilakuka
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan anggaran operasional awal Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi En
EKONOMI
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menghadiri pembukaan Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 di Hermes Palace H
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan situasi politik dan k
POLITIK
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot dan menarik tiga mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara yang terseret perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengguna WiFi mungkin pernah menemukan dua pilihan jaringan, yakni 2.4 GHz dan 5 GHz. Keduanya samasama digunakan untuk mengirimka
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik suap masih terjadi di Indonesia dan dinilai telah merusak sejumlah institusi pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyelamatkan sekitar Rp52 triliun dalam dua tahun melalui rangkaian penertiba
NASIONAL