Tingkatkan Kreativitas Warga Binaan, Lapas Labuhan Ruku Rutin Gelar Panggung Hiburan Setiap Sabtu
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalu
NASIONAL
TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Audiensi itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya memperkuat sinergi antara HNSI dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung visi pembangunan daerah, Tanjungbalai EMAS.Baca Juga:
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut, Wakil Ketua DPC HNSI Kota Tanjungbalai Ridho Damanik hadir didampingi Sekretaris Iskandar Lobo.
Mereka memperkenalkan jajaran pengurus HNSI yang kini dipimpin Selamat Chaniago sebagai ketua.
Ridho mengatakan, HNSI berharap hubungan baik dengan pemerintah kota dapat ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam memperjuangkan hak-hak nelayan.
Menurut dia, dukungan pemerintah diperlukan agar berbagai kebutuhan nelayan di Kota Tanjungbalai dapat memperoleh perhatian dan penanganan yang sesuai.
Dalam audiensi tersebut, HNSI menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain meminta pemerintah memfasilitasi nelayan agar dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
HNSI juga mengusulkan pelatihan penyelamatan bagi nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka menghadapi keadaan darurat saat melaut.
Selain itu, organisasi tersebut berharap pemerintah kota dapat mendukung program-program lain yang berpihak pada kepentingan nelayan.
" Kita berharap Pemko Tanjungbalai bisa bekerjasama dalam program Tanjungbalai Emas, dalam membela kepentingan Nelayan ", ucapnya.
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi nelayan, yang menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaan di laut.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan pemerintah kota akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan HNSI.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk para nelayan.
"Pemko Tanjungbalai tentunya akan mendukung program HNSI, termasuk sejumlah hal yang disampaikan tadi dalam membantu memberikan dukungan dan manfaat yang akan dirasakan untuk kesejahteraan para nelayan yang ada di Kota Tanjungbalai," tegasnya.
Mahyaruddin juga menyampaikan terima kasih atas kesiapan HNSI untuk bersinergi dengan pemerintah kota dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan organisasi nelayan, sehingga kebutuhan masyarakat pesisir dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjungbalai, Muslim, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan pelatihan nelayan.
Ia mengatakan dinas terkait akan berkoordinasi dengan pihak Kesyahbandaran Tanjungbalai untuk membahas usulan tersebut.
Koordinasi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, termasuk materi keselamatan dan penyelamatan yang sesuai dengan aktivitas nelayan.
Pertemuan antara Pemko Tanjungbalai dan DPC HNSI tersebut menjadi langkah awal untuk membahas sejumlah kebutuhan nelayan.
Tindak lanjut atas usulan BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan keselamatan, dan program pendukung lainnya diharapkan dapat memperkuat perlindungan serta kesejahteraan nelayan di Kota Tanjungbalai.* (ad)
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalu
NASIONAL
JAKARTA Asalusul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidika
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan perselisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persaingan pasar ponsel global berubah drastis dalam 15 tahun terakhir. Nokia dan BlackBerry, dua merek yang pernah berjaya pada
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Ulos dikenal sebagai kain tradisional masyarakat Batak yang kerap digunakan dalam berbagai upacara adat.Namun, kain ini tidak seka
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai mera
EKONOMI
MEDAN Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Opsnal Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap tiga pria yang diduga terli
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 17 siswa UPT SD Negeri 060870 Center 1 Medan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala pusing, mual, dan muntahm
PERISTIWA
MEDAN Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri, ternyata sudah jadi catatan lapor
HUKUM DAN KRIMINAL