Survei CELIOS: 75 Persen Responden Stres dengan Kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran

JAKARTA – Sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, 67 persen responden menyatakan stres terhadap perilaku Presiden Prabowo.

Temuan tersebut merupakan hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dirilis secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bupati Deli Serdang Nonaktifkan 2 Kabag Sekretariat DPRD, Ini Penyebabnya

Peneliti CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan adanya tekanan yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun perilaku kepala negara.

"Jawabannya adalah 75 persen merasa stres dengan kebijakan pemerintah, dan secara spesifik 67 persen stres dengan perilaku Prabowo Subianto," ujar Peneliti CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam pemaparannya.

Survei itu juga mencatat persoalan ekonomi sebagai salah satu masalah yang paling mendesak untuk ditangani pemerintah.

Sebanyak 78 persen responden menilai tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama yang perlu segera diselesaikan.

Selain harga kebutuhan pokok, sebanyak 58 persen responden menyoroti persoalan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Isu penegakan hukum dan reformasi birokrasi berada di urutan berikutnya sebagai persoalan yang dinilai kritis. Sementara itu, kesehatan publik menempati posisi keempat.

Adapun persoalan bantuan sosial dan perlindungan sosial menjadi perhatian 28 persen responden.

Isu pendidikan tercatat sebesar 18 persen, sedangkan sektor energi sebesar 6 persen.

Bhima mengatakan tekanan ekonomi juga tercermin dari penilaian responden terhadap kondisi keuangan rumah tangga mereka.

"Dampaknya, persepsi masyarakat menilai pajak dan pungutan pemerintah makin memberatkan. Bahkan, 53 persen responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini lebih buruk dibandingkan setahun lalu," jelas Bhima.

Selain mengukur persepsi publik terhadap presiden, survei CELIOS dan Kabinet Bayangan turut mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil survei menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam jajaran menteri dengan penilaian kinerja terburuk.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga masuk dalam daftar tersebut.

Bhima menyebut penilaian terhadap Raja Juli Antoni diduga berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Untuk menteri terburuk nomor satu sepertinya masih sama seperti tahun lalu, ada Bahlil, Pigai, kemudian Raja Juli Antoni yang disinyalir terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," tutur Bhima.

Sejumlah nama lain yang masuk dalam jajaran menteri dengan penilaian kinerja terendah meliputi Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional; Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan; Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; Pratikno, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sosial; Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; serta Fadli Zon, Menteri Kebudayaan.

Sebaliknya, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dalam materi survei disebut sebagai mantan Menteri Keuangan, menempati posisi teratas dalam penilaian kinerja terbaik.

Posisi berikutnya ditempati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Pemeringkatan tersebut merupakan hasil penilaian responden dalam survei, sehingga perlu dipahami sebagai gambaran persepsi kelompok yang diteliti, bukan penetapan mutlak atas kinerja para pejabat.

Menanggapi hasil survei, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Rekomendasi itu antara lain menghentikan pemotongan Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih, menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok superkaya, serta menghentikan penarikan utang negara secara agresif.

Keduanya juga mendorong pemerintah menciptakan lapangan kerja yang adil dan berkualitas, dengan perhatian pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam penjelasan metodologi, Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah menyebut penelitian tersebut melibatkan 129 responden ahli dan 1.142 responden masyarakat umum dari seluruh provinsi di Indonesia.

Data dari kelompok ahli dikumpulkan menggunakan metode snowball sampling, yakni perekrutan responden melalui jaringan atau rekomendasi responden sebelumnya.

Sementara itu, pengumpulan data masyarakat umum menggunakan metode non-probability sampling melalui platform Meta Ads.

Metode non-probability sampling berarti pemilihan responden tidak dilakukan secara acak dengan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi.

Karena itu, hasilnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan metode pengumpulan data dan karakteristik responden.

Untuk menentukan peringkat menteri, CELIOS menggunakan metode positional scoring yang diadaptasi dari teori Borda count.

Metode ini memberikan bobot berdasarkan posisi peringkat yang diberikan responden, bukan sekadar menghitung jumlah suara terbanyak.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai penilaian responden terhadap kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi rumah tangga, dan kinerja para menteri selama pemerintahan Prabowo-Gibran.* (tm/ad)

Bupati Deli Serdang Nonaktifkan 2 Kabag Sekretariat DPRD, Ini Penyebabnya

Medan Siaga Banjir, BPBD Kerahkan 53 Personel Antisipasi Hujan Ekstrem

Ketua BTN PSSI Sebut Bobby Nasution Satu-satunya Gubernur Peduli Sepakbola Usia Muda

Inflasi Indonesia Naik Jadi 3,28 Persen, Pemko Medan Diminta Waspadai Harga Pangan

Rico Waas Ubah Strategi Atasi Kemiskinan di Medan, Tak Cukup Hanya Beri Bansos

Rico Waas Bangun Block Petisah, 200 UMKM Disiapkan untuk Hidupkan Kembali Pasar Legendaris Medan