Aceh Siaga Bencana! Hujan Lebat Diprediksi Meningkat November 2026, 145 Personel Disiapkan

ACEH BESAR – Pemerintah Aceh memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan pada November 2026.

Sebanyak 145 personel dari berbagai instansi mengikuti Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan Tahun 2026 di Lapangan Gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Senin (26/10/2026).

Apel dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si., yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Baca Juga:

• Festival Seni dan Qasidah Simalungun 2026 Meriah, 256 Peserta dari 29 Kecamatan Unjuk Bakat

Kegiatan ini menjadi langkah untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kemungkinan banjir, tanah longsor, angin kencang, serta bencana lain yang berpotensi terjadi di Aceh.

Sebanyak 145 personel yang terlibat berasal dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, Dinas Kesehatan, dan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Apel tersebut juga dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Dalam kegiatan itu, Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.

Persiapan harus diwujudkan melalui pemeriksaan peralatan, latihan, perencanaan, dan kerja sama yang berkelanjutan.

"Apel dan gelar peralatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini melalui perencanaan, latihan, dan kerja sama berkelanjutan," demikian pesan Gubernur Aceh yang disampaikan Pj. Sekda.

Pemerintah Aceh mengingatkan bahwa kondisi geografis daerah yang beragam membuat wilayah ini menghadapi sejumlah ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, hingga gempa bumi.

Karena itu, upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sebelum keadaan darurat terjadi.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan pada apel tersebut, data prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan menjelang November 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, curah hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan terjadi pada 10 Zona Musim (ZOM) atau 62,5 persen pada November 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan Oktober 2026, ketika kondisi serupa tercatat pada satu ZOM atau 6,25 persen.

Pada Desember 2026, intensitas hujan tersebut diperkirakan terjadi pada lima ZOM atau 31,25 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Normalisasi sungai yang belum selesai, warga yang masih tinggal di hunian sementara, serta akses jalan dan jembatan yang rawan dilalui menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi.

Gubernur Aceh meminta seluruh unsur penanggulangan bencana memastikan personel memiliki keterampilan, disiplin, dan pemahaman yang memadai mengenai tugas masing-masing.

Pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan evakuasi, sarana kesehatan, perahu, dan alat berat.

Koordinasi antara pemerintah pusat di daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI/Polri, BPBA, BPBD kabupaten dan kota, serta instansi terkait lainnya juga perlu diperkuat.

Tujuannya agar pembagian tugas, pemetaan wilayah rawan, dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan cepat ketika keadaan darurat terjadi.

Selain kesiapan personel dan peralatan, langkah pencegahan di lapangan juga menjadi perhatian.

Pemerintah daerah diminta memastikan drainase, gorong-gorong, pintu air, dan alur sungai dalam kondisi baik.

Titik rawan banjir dan longsor, termasuk akses jalan serta jembatan, juga perlu diperiksa.

Penempatan personel dan peralatan di lokasi strategis harus disesuaikan dengan peta risiko serta kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, bantuan dapat segera dikerahkan ketika bencana terjadi.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya pemantauan cuaca dan penyebarluasan peringatan dini berdasarkan informasi resmi BMKG.

Informasi tersebut perlu segera diteruskan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan lereng, dan wilayah rawan bencana.

Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.

Di tingkat kabupaten dan kota, posko penanggulangan bencana serta rencana kontingensi atau rencana penanganan keadaan darurat harus dipastikan siap dioperasikan.

Rencana tersebut mencakup skenario bencana, kebutuhan sumber daya, pembagian tugas, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta sistem komando dan koordinasi.

Keselamatan warga, terutama kelompok rentan dan masyarakat yang masih menempati hunian sementara, harus menjadi prioritas.

Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan, air bersih, pangan, serta sanitasi jika situasi memburuk.

Gubernur Aceh meminta agar kondisi kesiapsiagaan dan perkembangan di lapangan dievaluasi secara berkala.

Setiap kendala dan kebutuhan mendesak harus segera ditindaklanjuti agar persiapan yang dilakukan tidak berhenti pada apel semata.

"Lebih baik kita bersiap menghadapi bencana yang tidak terjadi, daripada tidak siap ketika bencana benar-benar terjadi," demikian penegasan Gubernur Aceh dalam sambutannya.

Melalui apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan tersebut, Pemerintah Aceh mendorong pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi terkait, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan peralatan yang tersedia.

Kemampuan mengantisipasi ancaman, menyampaikan peringatan dini, melindungi masyarakat, mempercepat respons, dan memulihkan kondisi setelah bencana juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah Aceh berharap penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan ini dapat mengurangi risiko korban jiwa serta kerugian akibat bencana, sekaligus membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem.* (ad)

Festival Seni dan Qasidah Simalungun 2026 Meriah, 256 Peserta dari 29 Kecamatan Unjuk Bakat

Wakapolda Aceh Ajak Siswa Al-Wildan Islamic School Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Polemik Sertipikat Tanah Pemkot Bandung Memanas, Pemerhati Agraria Ungkap Dugaan 3 Cacat Hukum

Dukung Indonesia Emas 2045, Wamenaker Afriansyah Noor Ajak JARNAS.INDO Perkuat Kesejahteraan Pekerja

Baru Sebulan Menjabat, Kapolda Aceh Tuai Pujian Pengamat USK usai Solar Subsidi Tak Lagi Langka

Prakiraan Cuaca Aceh Senin 26 Oktober 2026: Mayoritas Wilayah Hujan Ringan, Bireuen Hujan Sedang