Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
JAKARTA -Kontroversi mengenai jumlah kementerian dalam kabinet yang akan dibentuk oleh calon Presiden Prabowo Subianto semakin memanas. Pernyataan terbaru dari berbagai pihak menunjukkan bahwa belum ada keputusan final mengenai jumlah kementerian yang akan ada dalam pemerintahan mendatang. Hal ini menimbulkan spekulasi dan kebingungan di kalangan politikus dan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan ketidakpastian tersebut ketika ditanya tentang informasi yang beredar. Cucun mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo. “Ya kan presidennya bukan Pak Bamsoet menurut saya ya, nanti kita tunggu Pak Prabowo seperti apa,” ujar Cucun di Gedung DPR RI pada Jumat (13/9/2024).
Menurut Cucun, keputusan akhir mengenai jumlah kementerian akan ditentukan pada saat rapat pembahasan anggaran di DPR RI. Ia menyebutkan bahwa informasi mengenai jumlah kementerian yang tersebar bisa jadi merupakan bocoran dan bukan keputusan resmi. “Kalau mungkin itu bocoran dari Pak Bamsoet. Kita juga akan nanti sesuai dengan apa hasil keputusan kami di Badan Anggaran bahwa prosesnya itu akan selalu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat,” jelas Cucun.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan definitif mengenai jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo. Menurut Dasco, pihaknya masih melakukan simulasi dan penyesuaian terkait jumlah kementerian serta nomenklaturnya. “Nah sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” kata Dasco.
Sebelumnya, pernyataan Ketua MPR RI sekaligus politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengundang perhatian publik. Bamsoet mengungkapkan bahwa kabarnya kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh sekitar 44 menteri, meningkat dari jumlah kementerian yang ada saat ini. “Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Spekulasi mengenai jumlah kementerian ini menimbulkan berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan apakah penambahan jumlah kementerian akan membawa efisiensi atau justru menambah birokrasi yang tidak perlu. Di sisi lain, keputusan mengenai jumlah kementerian ini dinilai penting untuk memastikan struktur pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan negara.
Dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda dari berbagai pihak, jelas bahwa proses pengembangan kabinet Prabowo masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian. Masyarakat dan politisi akan terus memantau perkembangan selanjutnya untuk mendapatkan kepastian mengenai komposisi kabinet yang akan datang.
(K/09)
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL