SUMUT -Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara untuk segera menindaklanjuti beberapa langkah penting guna mempercepat progres program pembangunan tiga juta rumah. Hal ini disampaikan Fatoni pada Jumat (31/1/2025), di Medan.
Menurut Fatoni, langkah pertama yang harus segera dilaksanakan oleh kepala daerah adalah menetapkan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah ini dianggap krusial untuk mendukung percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Sangat penting bagi bupati dan walikota untuk segera menetapkan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, serta mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Fatoni.
Baca Juga:
Fatoni juga mencontohkan Kota Tangerang yang sukses melakukan inovasi dalam pengurusan PBG dalam waktu 10 jam dengan menggunakan integrasi aplikasi yang on/off. Hal ini menjadi contoh yang baik untuk Sumut agar dapat meningkatkan pelayanan publik terkait pembangunan rumah bagi MBR.
“Sumut harus mampu berdaya saing dan melihat kebutuhan masyarakat, agar pelayanan publik terkait pembangunan rumah berjalan lebih cepat dan efisien,” lanjutnya.
Baca Juga:
Selain itu, Fatoni juga mengingatkan agar Peraturan Kepala Daerah yang mengatur terkait PBG segera disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. SKB ini melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Dalam Negeri, yang telah mengatur tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
Fatoni menekankan bahwa penghapusan BPHTB, penghapusan retribusi PBG, dan percepatan proses pelayanan penerbitan PBG harus segera disosialisasikan kepada masyarakat, agar program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumut.
Pemerintah Provinsi Sumut, kata Fatoni, sepenuhnya mendukung program pembangunan tiga juta rumah dari pemerintah pusat, yang diyakini akan sangat membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumut.
“Kami senantiasa mendukung program pemerintah pusat, terutama program tiga juta rumah yang selaras dengan tujuan menyejahterakan masyarakat di Sumut,” tambahnya. (trbn) (n/014)
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
