Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JABAR -Menjelang hari pertama pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27 Agustus 2024, dinamika politik Pilkada serentak kian memanas. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang sebelumnya dikenal sebagai gabungan partai-partai besar, kini menunjukkan perpecahan di beberapa daerah, meskipun mereka tetap solid di beberapa lokasi kunci.
Perpecahan di Jawa Barat dan BantenDi Jawa Barat, perpecahan tampak jelas. PKS dan NasDem, yang merupakan bagian dari KIM, memilih untuk mengusung calon gubernur mereka sendiri. Keputusan ini mencerminkan pergeseran dalam koalisi, di mana PKS dan NasDem tidak melanjutkan dukungan kepada calon dari KIM di wilayah tersebut. Sebaliknya, di Banten, kader Golkar, Airin Rachmi Diany, maju dalam Pilgub Banten dengan dukungan dari PDIP. Sementara Golkar sendiri lebih memilih untuk mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang menunjukkan adanya ketidaksepakatan internal dalam koalisi tersebut.
Jakarta: KIM Plus Tetap SolidDi Jakarta, situasi berbeda. KIM Plus tetap solid dalam mendukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilgub Jakarta. Keputusan ini menunjukkan adanya konsistensi di tingkat pusat meskipun di daerah lain terdapat dinamika yang berbeda. Ridwan Kamil, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dipandang sebagai calon kuat untuk Jakarta, dan koalisi KIM Plus tampaknya berkomitmen penuh untuk kemenangan mereka di ibu kota.
Sumatera Utara: Koalisi Mengusung Bobby Nasution-SuryaDi Sumatera Utara, KIM Plus mengusung pasangan Bobby Nasution dan Surya, yang sudah mendapat dukungan dari delapan partai politik: Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, Demokrat, PKS, PSI, dan PKB. Meskipun terdapat gejolak di Jawa Barat dan Banten, PKS di Sumut tetap solid mendukung Bobby Nasution. Ketua DPW PKS Sumut, Usman Jakfar, menegaskan bahwa PKS tetap konsisten mendukung Bobby, terlepas dari dinamika yang terjadi di daerah lain.
PDIP Terus Buka KomunikasiWakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, menyatakan bahwa PDIP tidak terlalu mempermasalahkan perpecahan dalam koalisi di daerah lain. Menurut Aswan, PDIP tetap membuka komunikasi dengan parpol lain, termasuk PKS yang kini mendukung Bobby Nasution. Meskipun PDIP mendukung calon lain, Edy Rahmayadi, di Pilgub Sumut, Aswan Jaya menegaskan bahwa komunikasi tetap dilakukan dan kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain masih ada.
KIM Plus Bebaskan Partai untuk Mengusung Calon di DaerahSekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa KIM Plus memberi keleluasaan kepada partai-partai anggotanya untuk menentukan calon kepala daerah di tingkat lokal. Menurut Muzani, hal ini dilakukan untuk menghormati basis-basis politik yang berbeda di setiap daerah, serta untuk memastikan demokrasi yang lebih alami dan diterima masyarakat. Namun, untuk Pilgub Jakarta, KIM Plus tetap solid dan berkomitmen mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
Pilkada Serentak 2024 menunjukkan dinamika politik yang semakin kompleks dengan koalisi yang terpecah di beberapa daerah namun tetap solid di wilayah-wilayah strategis. Sementara perpecahan ini menandakan adanya ketidaksepakatan internal di beberapa koalisi, tetap ada konsistensi dalam dukungan di daerah-daerah kunci seperti Jakarta. Bagaimana dinamika ini akan mempengaruhi hasil Pilkada dan strategi politik ke depan akan menjadi perhatian utama menjelang pendaftaran calon di KPU.
(N/014)
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK