Aksi Berkemah Mahasiswa HMI Jateng di Yogyakarta, Desak DPR Cabut Revisi UU Pilkada dan KPU Tindaklanjuti Keputusan MK

JATENG –Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jateng melakukan aksi berkemah di depan Kompleks Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, dini hari tadi. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap hasil rapat Panja (Panitia Kerja) mengenai revisi Undang-Undang Pilkada serta mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2024.

Dalam aksi yang dimulai sejak malam, massa mahasiswa tampak mendirikan tenda dan menggelar kegiatan kemah sebagai simbol perjuangan mereka. Mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada.

“Tujuan kami jelas, kami mendesak DPR untuk mencabut hasil rapat Panja yang dinilai merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan keputusan MK,” ujar Ketua Badan Koordinasi HMI Jateng, Ahmad Fadli, dalam orasinya. “Kami juga meminta KPU untuk segera mengeluarkan PKPU yang sesuai dengan keputusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 dan Nomor 70/PUU-XXI/2024, agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

Aksi ini menjadi sorotan karena melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah yang secara aktif terlibat dalam gerakan ini. Mereka merasa bahwa revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR dan Panja telah mengabaikan aspirasi masyarakat dan potensi dampaknya terhadap kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Mahasiswa juga menyoroti ketidakpastian yang muncul akibat revisi UU Pilkada tersebut, termasuk kekhawatiran tentang keadilan dalam pemilihan kepala daerah dan potensi manipulasi politik yang dapat merugikan pemilih.

Menurut informasi yang diterima, aksi ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Mereka turut mendukung tuntutan mahasiswa agar proses legislasi dilakukan dengan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sementara itu, pihak DPRD Jateng dan KPU masih belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi ini. Namun, aksi berkema ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tuntutan mahasiswa dipenuhi.

Mahasiswa HMI Jateng menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan langkah-langkah lanjutan jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Aksi ini menjadi refleksi dari peran aktif mahasiswa dalam menjaga dan mengawal proses demokrasi di Indonesia.

(N/014)