PBNU Desak PKB Batalkan Muktamar Bali 2024 Setelah Penolakan Masyarakat Lokal

JAKARTA –Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habib Umarsyah mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membatalkan pelaksanaan Muktamar VI PKB yang direncanakan digelar pada Sabtu (24/8) dan Minggu (25/8) di Bali. Permintaan ini disampaikan Habib Umarsyah di Jakarta, Sabtu pagi, terkait adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat Bali terhadap penyelenggaraan muktamar tersebut.

Menurut Habib Umarsyah, penolakan ini datang dari Poros Pemuda Pariwisata Bali, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali yang merasa bahwa pelaksanaan muktamar dapat mengganggu keamanan dan stabilitas ekonomi Bali sebagai destinasi pariwisata nasional. “Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” ungkapnya.

Elemen-elemen masyarakat Bali telah menyampaikan tiga poin pernyataan sikap terkait muktamar ini. Pertama, mereka mendesak pemerintah daerah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali. Kedua, mereka meminta kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali untuk mengatasi kemungkinan yang mengancam keamanan dan situasi damai masyarakat Bali. Ketiga, mereka meminta agar izin pelaksanaan Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center pada 24-25 Agustus 2024 dibatalkan dan dicabut.

Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali, Anak Agung Bramantara, menyatakan bahwa pelaksanaan muktamar di Bali saat ini sangat tidak tepat. “Saat ini, Nahdlatul Ulama melalui organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali. Akan lebih baik mereka menyelesaikan masalah internal mereka dulu,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/8).

Pemerhati pariwisata Bali, I Made Astrawan, juga menyampaikan kekhawatirannya. Pasca-COVID-19, pariwisata Bali sudah mulai pulih, dan beberapa wisatawan mancanegara bahkan mengeluh tentang kemacetan di pulau tersebut. “Ini tanpa muktamar saja sudah kredit. Ditambah ada muktamar, nanti bisa-bisa ada penilaian negatif dari wisatawan mancanegara,” kata Astrawan.

Habib Umarsyah berharap agar elite PKB mendengarkan aspirasi masyarakat Bali dan mempertimbangkan untuk membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata. “Saya khawatir kalau dipaksakan nanti akan timbul gesekan antar elemen masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya permintaan ini, PKB diharapkan dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari acara yang direncanakan dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

(N/014)