Tanpa APBN, RI Gandeng Swasta untuk Storage Minyak Cadangan Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA –Bahlil Lahadalia resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029, menggantikan Airlangga Hartarto. Penetapan Bahlil dilakukan secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/8/2024).
Dalam pidato perdananya usai terpilih, Bahlil menyinggung isu yang cukup kontroversial dan menarik perhatian banyak pihak, yakni mengenai “Raja Jawa”. Pernyataan ini disampaikannya dengan nada peringatan kepada seluruh kader Partai Golkar agar tidak “main-main” dengan sosok yang diistilahkan sebagai “Raja Jawa”.
“Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,” kata Bahlil dalam pidatonya.
Bahlil kemudian menambahkan bahwa ia sempat berniat untuk mengungkapkan lebih lanjut mengenai dampak dari bermain-main dengan Raja Jawa. Namun, ia memutuskan untuk tidak melakukannya di depan umum. “Sudah waduh ini dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. Enggak perlu,” ungkapnya, sambil menunjukkan sikap yang penuh kehati-hatian.
Selain itu, Bahlil menekankan bahwa kepemimpinannya di Partai Golkar tidak didorong oleh kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia bertekad untuk menjadikan Partai Golkar lebih baik di masa depan. “Saya enggak punya kepentingan apa-apa pribadi, kepentingan saya ke depan adalah Golkar lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujar Bahlil.
Kepastian mengenai kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar juga ditegaskan melalui Keputusan Munas Golkar 2024 No 11/munas/golkar/2024, yang menyatakan bahwa Bahlil telah lolos verifikasi dan disahkan sebagai calon ketua umum (Caketum) tunggal. Dengan keputusan tersebut, Bahlil akan memimpin Partai Golkar untuk lima tahun ke depan, melanjutkan estafet kepemimpinan dari Airlangga Hartarto.
Munas XI Partai Golkar ini merupakan momen penting dalam perjalanan partai beringin, dengan harapan Bahlil Lahadalia dapat membawa perubahan yang positif dan memperkuat posisi Partai Golkar dalam panggung politik nasional. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung kelanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran serta memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan politik Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menerima jatah bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau orang tua memanfaatkan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,62 juta penerima hingga 9 Maret 2026, denga
EKONOMI
MEDAN Operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara dihentikan sementara karena belum melakukan pendaftaran S
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negar
EKONOMI
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI