Singgung Polemik Ijazah Gibran: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK Wajib Tamat SMA
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
JAKARTA -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Hamdan Zoelva, mengungkapkan rasa hormat atas keputusan pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), yang mencabut gugatan Pilgub Jateng di MK. Pencabutan gugatan tersebut, menurut Hamdan, menandai berakhirnya tahapan sengketa Pilgub Jateng.
“Kami sebagai kuasa hukum pasangan calon nomor 2, Pak Ahmad Luthfi dan Pak Taj Yasin, sangat menghargai langkah yang diambil oleh pasangan calon nomor 1, yaitu Pak Andika Perkasa dan Pak Hendrar Prihadi. Dengan pencabutan secara resmi di depan persidangan, maka secara resmi selesai lah perkara ini,” ujar Hamdan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Hamdan menyatakan, setelah pencabutan gugatan tersebut, pihaknya kini menunggu penetapan pasangan Luthfi-Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Ia juga berharap situasi di Jawa Tengah tetap kondusif pasca-pencabutan gugatan.
“Dengan demikian, Jawa Tengah akan segera mendapatkan Gubernur yang baru, Pak Ahmad Luthfi dan Pak Taj Yasin Maimoen. Kami berharap suasana di Jawa Tengah tetap guyub dan kondusif,” imbuh Hamdan.
Hamdan juga menegaskan bahwa pasangan Luthfi-Yasin akan merangkul seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah, baik yang memilih mereka maupun yang tidak. “Gubernur Pak Ahmad Luthfi dan Pak Taj Yasin adalah Gubernurnya seluruh masyarakat Jawa Tengah,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengonfirmasi bahwa majelis hakim telah menerima permohonan pencabutan gugatan Pilgub Jateng dari pasangan Andika-Hendi. Suhartoyo menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang perkara 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2025).
Mulyadi Marks Phillian, kuasa hukum pasangan Andika-Hendi, menjelaskan bahwa mereka telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada 11 Januari, dan prinsipal mereka juga telah mengajukan hal serupa pada 13 Januari. Setelah itu, MK menerima permohonan tersebut, dan perkara 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 dianggap selesai.
(N/014)
JAKARTA Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta aturan d
NASIONAL
ASAHAN Seorang pria berinisial K (51) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penggunaan ponsel atau HP sudah menjadi bagian dari keseharian anak, mulai dari belajar, menonton video, bermain gim hingga berkomun
KESEHATAN
MEDAN Muhammad Ghazali Iskandar, pelapor dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang menyeret Doddy Thahir, menegaskan dirinya tidak pernah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelompok Diskusi Berpikir Rasional (BERAS) menggelar Diskusi Seri Logika bertajuk Nalar Sebagai Perkakas Analisis di Anshari Cafe
PENDIDIKAN
KISARAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Asahan telah selesai digelar. Sebanyak 43 desa yang tersebar di 18 kec
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjamin pemerintah kota akan mempermudah proses investasi bagi pengusaha India yang tertar
EKONOMI
MEDAN Proyek jalan provinsi pada ruas Sipiongotbatas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, disoroti setel
PERISTIWA
MEDAN Setelah menanti hampir 20 tahun, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, seger
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 3
PEMERINTAHAN