Beda Jauh! Kemiskinan Indonesia Versi BPS 8% tapi Bank Dunia 64%, Kok Bisa?
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
JAKARTA –Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian meruncing, menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motif dan tujuan di balik ketegangan yang terjadi. Belakangan ini, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio dari Universitas Paramadina mengungkapkan pandangannya mengenai konflik ini, menilai bahwa PBNU, sebagai organisasi masyarakat, seharusnya fokus pada pengurusan umat ketimbang terlibat langsung dalam politik praktis dan mengganggu PKB.
Kritik Hendri Satrio terhadap PBNUMenurut Hendri Satrio, PBNU, yang merupakan salah satu ormas terbesar di Indonesia, seharusnya tetap berada di jalur yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai organisasi masyarakat. Hendri menilai bahwa PBNU seharusnya fokus pada tugas utamanya, yaitu mengurus umat, dan bukan terjun ke dalam ranah politik praktis yang dapat menimbulkan gesekan dengan partai-partai politik, termasuk PKB.
“Harusnya PBNU tetap fokus pada urusan umat dan tidak terjun ke dalam politik praktis. Biarkan PKB yang berpolitik. PBNU seharusnya mendukung dan bekerja sama dengan PKB untuk menyampaikan aspirasi rakyat,” ujar Hendri pada Jumat (9/8/2024). Menurut Hendri, PKB telah sukses berkembang menjadi salah satu partai besar di Indonesia berkat pengelolaan yang baik dan dukungan dari PBNU yang konstruktif. Oleh karena itu, alih-alih merongrong PKB, PBNU seharusnya lebih mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
Respons PBNU terhadap DemonstrasiKetegangan antara PKB dan PBNU semakin mencuat setelah terjadi demonstrasi di depan Kantor PBNU di Salemba, Jakarta Pusat. Demonstrasi ini dihadapi dengan respons dari GP Ansor dan Banser yang terkesan keras. Hendri Satrio menyoroti bagaimana PBNU menangani situasi tersebut, yang menurutnya menunjukkan ketegangan yang semakin memuncak.
“Ada pengerahan Banser dan Ansor yang menunjukkan sikap resisten. Bahkan ada ancaman akan ‘digebuk’ jika datang. Polisi saja tidak bertindak demikian dalam situasi serupa,” kata Hendri. Dia menilai bahwa respons keras tersebut tidak sesuai dengan harapan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan bijaksana.
Peran PBNU dalam Konteks PolitikHendri Satrio juga menegaskan bahwa PBNU, sebagai ormas, memiliki peran yang berbeda dari partai politik. PBNU idealnya berfungsi sebagai lembaga yang mendukung dan mengarahkan kegiatan politik melalui jalur-jalur yang sudah ada, seperti PKB. Jika PBNU terjun langsung ke dalam politik praktis, akan ada risiko pergesekan dengan partai politik yang dapat mengganggu hubungan yang seharusnya saling mendukung.
Dia menambahkan bahwa jika PBNU memiliki konsesi tambang atau sumber daya lainnya, sebaiknya konsesi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat. “Sebaiknya PBNU lebih bijaksana dalam mengurus umat dan menggunakan konsesi atau sumber daya yang ada untuk kepentingan umat,” tegas Hendri.
KesimpulanPerseteruan antara PKB dan PBNU menunjukkan adanya ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan antara organisasi masyarakat dan partai politik. Hendri Satrio menekankan pentingnya bagi PBNU untuk kembali pada jalur utamanya sebagai ormas yang mengurus umat dan tidak terlibat dalam politik praktis secara langsung. Dukungan konstruktif terhadap PKB dan kerja sama yang harmonis diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif untuk kepentingan rakyat dan umat.
Dengan latar belakang konflik yang semakin meruncing, diharapkan kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan yang lebih damai dan bijaksana, agar tidak mengganggu stabilitas politik dan sosial di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK
MEDAN Sebanyak 150 penyelamat lingkungan atau pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kecamatan Medan Marelan, resmi mendapat ja
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Per
PEMERINTAHAN