Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono: Belum Tahu Pemasang Pagar Laut, Penyidikan Masih Berlanjut

BANTEN –Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya masih belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Semua masih dalam penyelidikan, dan pihaknya belum bisa menunjuk siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Belum (diketahui pemasang pagar laut), kita sedang penyidikan, tidak bisa menuduh banyak orang juga,” ungkap Trenggono saat ditemui di Pantai Kedonganan, Bali, Minggu (19/1/2025).

Pemasangan pagar laut ini awalnya diakui oleh kelompok nelayan Pantura. Namun, hingga saat ini mereka belum memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak berwenang. “Kemarin dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan, itu sedang kita panggil terus. Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSTKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), belum datang,” tambah Trenggono.

Pagar laut yang terpasang di kawasan tersebut diduga melanggar aturan karena pemasangannya tidak dilengkapi izin yang sah. “Karena kalau sampai kita tidak dapat siapa yang memasang, kan repot. Harus ada keputusan hukum dulu, (tapi pemasangan pagar) sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izinnya,” jelasnya.

Sementara itu, nelayan yang terpengaruh oleh pemasangan pagar laut ini mulai melakukan pembongkaran secara mandiri. Pembongkaran pagar laut dilakukan oleh lebih dari 600 orang yang terdiri dari personel Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta dan warga setempat. Namun, hingga saat ini belum terlihat perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam proses pembongkaran tersebut.

Dwi Sawung, Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Walhi Eksekutif Nasional, menilai keberadaan pagar laut ini sangat merugikan nelayan. Menurutnya, akses nelayan menjadi terganggu, sehingga mereka harus memutar jauh untuk menuju tengah laut. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada waktu dan biaya bahan bakar kapal.

“Kami melihat ini pemerintah dari semua level seperti saling lempar, tidak mau menyebutkan punya siapa dan alas izin pelaksanaannya. Padahal sudah berlangsung cukup lama dan sudah lama pula dilaporkan. Pemerintah harus tegas,” ujar Dwi Sawung, Senin (13/1/2025).

Pagar laut yang kontroversial ini kini tengah dalam proses pembongkaran, namun pemerintah diminta untuk segera bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.

(N/014)