Cuaca Aceh Hari Ini 13 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 31°C
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Selasa, 13 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Sejumlah wilayah lai
NASIONAL
SUMATERA UTARA -Politik di Sumatera Utara semakin memanas menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, dengan isu utama yang menjadi sorotan adalah wacana mengenai kotak kosong. Partai Gerindra dan Golkar mengusulkan agar Wali Kota Medan, Bobby Nasution, melawan kotak kosong dalam Pilgub mendatang. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak wacana tersebut, menyebutnya sebagai hal yang “utopis”.
Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya, mengeluarkan pernyataan tegas pada Selasa (16/7), bahwa PDIP sudah memastikan akan mengusung calonnya sendiri dalam Pilgub Sumut. “Wacana kotak kosong hanya wacana dan utopis mereka saja (Gerindra dan Golkar). Kami sudah menegaskan tidak akan ada melawan kotak kosong di Pilgub Sumut,” ujarnya.
Menurut Aswan, PDIP memiliki cukup dukungan dari jumlah kursi yang dimilikinya di DPRD Sumut, yakni sebanyak 21 kursi, melebihi syarat minimum 20 persen dari total 100 kursi yang ada di DPRD. Hal ini memungkinkan PDIP untuk mengusung calon gubernur tanpa perlu berkoalisi dengan pihak lain.
“Sampai sekarang juga belum ada keputusan apa pun dari partai politik lain mengenai siapa yang akan diusung dan bagaimana strateginya. Jadi dari mana munculnya wacana kotak kosong?” tambah Aswan, menanggapi proposal Gerindra dan Golkar yang mengajak PDIP untuk bergabung dalam konsep lawan kotak kosong.
Sebelumnya, Gerindra dan Golkar secara terbuka mendukung agar Bobby Nasution tidak perlu bersaing melawan lawan politik dalam Pilgub Sumut, dengan alasan bahwa popularitas Bobby sudah cukup kuat untuk memenangkan pertarungan tersebut.
“Ya, bergabung saja. Ya, mengapa harus melawan jika hasilnya sudah jelas?” ungkap Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, menanggapi permintaan untuk PDIP bergabung dalam upaya menghindari kontes yang tidak perlu.
Di sisi lain, Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck, menyatakan dukungannya terhadap ide kotak kosong sebagai alternatif untuk mengurangi gesekan politik di masyarakat. “Bagaimanapun, kami setuju dengan ide lawan kotak kosong. Ini bisa menjadi pilihan yang baik, karena dalam setiap perjuangan pasti ada lawan, dan dalam Pilkada, kotak kosong adalah opsi yang sah,” katanya.
Dengan penolakan tegas dari PDIP terhadap wacana kotak kosong dan komentari positif dari Gerindra serta Golkar, persaingan di Pilgub Sumut 2024 diprediksi akan semakin menarik untuk diikuti. Tantangan terbesar bagi PDIP adalah memastikan bahwa calon yang diusung memiliki dukungan yang cukup kuat untuk bersaing dalam kontes politik yang ketat.
(N/014)
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Selasa, 13 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Sejumlah wilayah lai
NASIONAL
MEDAN Prakiraan cuaca Sumatera Utara pada Selasa, 13 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh kabupaten dan kota. Sementara
NASIONAL
JAKARTA Prakiraan cuaca DKI Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah di lima wilayah administrasi. Sementara itu, w
NASIONAL
BANDUNG Prakiraan cuaca Jawa Barat pada Selasa, 13 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga berawan di sebagian besar kabupaten dan
NASIONAL
YOGYAKARTA Prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 13 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga cerah cerahbera
NASIONAL
DENPASAR Prakiraan cuaca Bali pada Selasa, 13 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah di sebagian besar kabupaten dan kota. Sementara itu,
NASIONAL
JAKARTA Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki babak baru. Ruben dilaporkan telah membuat dua laporan polisi ke Polda Metr
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL