
Produksi Ekstasi Rumahan di Markas Ormas, Bahan Baku Diperoleh dari Barang Bekas
MEDAN Markas organisasi kemasyarakatan AMPI di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, diubah menjadi pabrik ekstasi rumahan. Polisi ber
Hukum dan Kriminal
JAKARTA -Perdebatan antara Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, dan pengacara Refly Harun terkait pemilihan umum dan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan gambaran tajam tentang dinamika politik dan hukum yang sedang berkembang di Tanah Air. Sementara Refly Harun memunculkan harapan baru terkait sengketa Pilpres, Habiburokhman menilai hal tersebut sebagai “halusinasi level dewa” yang tidak didukung oleh fakta persidangan yang ada.
Habiburokhman secara tegas menegaskan bahwa tidak ada bukti konkret di persidangan MK yang mendukung adanya kecurangan dalam pemilihan umum tahun ini. Pernyataan Refly Harun yang mengedepankan kemungkinan pemungutan suara ulang dan berandai-andai tentang kemungkinan menang kubu tertentu dinilai tidak realistis. Menurut Habiburokhman, keterangan empat menteri yang memberikan penjelasan terkait bantuan sosial (bansos) telah mematahkan tuduhan bahwa bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Namun, Refly Harun memandang situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyatakan bahwa ada empat komponen kunci yang bisa menentukan apakah pemungutan suara akan diulang, terutama antara kubu 01 dan 03. Refly Harun menekankan pentingnya keadilan dan integritas hakim MK dalam memutuskan sengketa Pilpres, serta mengajukan harapan agar proses persidangan berlangsung secara transparan dan adil.
Baca Juga:
Dalam konteks ini, perdebatan antara Habiburokhman dan Refly Harun mencerminkan dinamika politik yang kompleks, di mana pandangan dan harapan masing-masing pihak berkonfrontasi. Hal ini juga mencerminkan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menyelesaikan sengketa politik yang memiliki dampak besar bagi stabilitas dan legitimasi pemerintahan.
Kendati demikian, persoalan ini tidak hanya sekadar pertarungan antarpihak politik. Namun, juga menjadi refleksi penting tentang perlunya menjaga integritas, independensi, dan objektivitas lembaga-lembaga hukum, termasuk MK, dalam mengambil keputusan yang memiliki implikasi nasional yang signifikan.
Baca Juga:
(K/09)
MEDAN Markas organisasi kemasyarakatan AMPI di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, diubah menjadi pabrik ekstasi rumahan. Polisi ber
Hukum dan KriminalJAKARTA Timnas Thailand U23 berhasil meraih kemenangan 31 atas Timnas Filipina U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF
OlahragaBANDAR LAMPUNG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Stadion Sumpah Pemuda sebagai homebase baru Tim Bhayangkara Presisi Lampun
OlahragaJakarta Kebakaran hebat yang melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai padam pada Senin malam (28/7/2025). Dari
PeristiwaMEDAN Sebuah markas organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jalan Kantil, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara, yang merupakan kantor Sub R
Hukum dan KriminalBener Meriah Kepolisian Sektor (Polsek) Bandar, Polres Bener Meriah, kembali menunjukkan respons cepat dalam pengungkapan kasus kejahatan.
Hukum dan KriminalSUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), M. Bobby Afif Nasution, menghadiri perayaan Hari Jadi ke22 Kabupaten Pakpak Bharat sekaligus pesta
Seni dan BudayaMEDAN Di era media sosial yang memungkinkan kita terhubung dengan ratusan, bahkan ribuan orang, muncul pertanyaan menarik berapa banyak t
Sains & TeknologiTHAILAND Ketegangan antara Thailand dan Kamboja di kawasan perbatasan memicu kekhawatiran dunia internasional, tidak hanya dari sisi keama
InternasionalJAKARTA Timnas Thailand U23 unggul sementara atas Filipina U23 dengan skor 10 pada babak pertama laga perebutan tempat ketiga Piala AFF
Olahraga