Bantuan Sosial Tidak Merata Jadi Masalah Baru Era Prabowo-Gibran, Pengangguran Jadi PR Terbesar
JAKARTA Hasil survei nasional terbaru Indekstat menempatkan sektor ekonomi sebagai isu paling mendesak yang harus segera diselesaikan ol
EKONOMI
JAKARTA -Persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas dengan kontroversi terkait kualitas saksi yang dihadirkan oleh pihak-pihak terkait. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyampaikan pandangannya bahwa saksi yang dihadirkan oleh kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tidak berkualitas. Hal ini memicu tanggapan tajam dari tim hukum Ganjar-Mahfud yang menilai penilaian tersebut tidak pantas dan bahkan menyindir momen tertidur Hasyim dalam salah satu sidang sengketa sebelumnya.
Ronny Talapessy dari tim hukum Ganjar-Mahfud menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Hasyim. Dia menegaskan bahwa penilaian terhadap kualitas saksi seharusnya dilakukan oleh majelis hakim MK, bukan oleh Ketua KPU secara sepihak. Ronny juga mengomentari momen ketiduran Hasyim, menyatakan bahwa hal tersebut mungkin mengganggu pemahaman dan penilaian terhadap keterangan saksi yang disampaikan.
Di samping kontroversi terkait kualitas saksi, Ronny juga menyoroti sejumlah pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hasyim selama menjabat Ketua KPU. Hal ini mencakup keterlibatannya dengan pihak-pihak tertentu, seperti dikenalnya dengan Wanita Emas, yang menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai penyelenggara pemilu.
Di sisi lain, Hasyim sendiri mengungkapkan bahwa hakim-hakim MK tidak begitu tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Hasyim, hal ini menunjukkan bahwa saksi yang dihadirkan tidak berkualitas dan tidak mampu menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas, kualitas, dan proses yang transparan dalam menyelesaikan sengketa politik yang melibatkan lembaga-lembaga negara. Perdebatan ini juga mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan hukum dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran di tingkat yang lebih tinggi.
(K/09)
JAKARTA Hasil survei nasional terbaru Indekstat menempatkan sektor ekonomi sebagai isu paling mendesak yang harus segera diselesaikan ol
EKONOMI
JAKARTA Survei terbaru Indekstat mengungkap bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan PrabowoGibran yang pa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Survei terbaru lembaga Indekstat mengungkap ketidakpastian publik terhadap potensi kembalinya peran TNI dan Polri dalam politik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Survei terbaru yang dirilis lembaga Indekstat menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat keyakinan publik terhadap masa dep
NASIONAL
ACEH TENGAH Lubang tanah raksasa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh, terus meluas hingga mencapai luas sekitar 27.000 meter persegi.
PERISTIWA
PIDIE JAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Re
PERTANIAN AGRIBISNIS
TAPTENG Pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada 25 November 2025 lalu,
PENDIDIKAN
PEKANBARU Seorang oknum Bhayangkari di Pekanbaru, Riau, inisial CN (40), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan hingga milia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia tid
NASIONAL
BATAM Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton melal
HUKUM DAN KRIMINAL