Sumut Siap Jadi Tuan Rumah BI Investment Day, Bobby Nasution Dorong Kolaborasi Investasi se-Sumatera
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah BI Investment Day Sepulau Sumatera yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas dengan kontroversi terkait kualitas saksi yang dihadirkan oleh pihak-pihak terkait. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyampaikan pandangannya bahwa saksi yang dihadirkan oleh kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tidak berkualitas. Hal ini memicu tanggapan tajam dari tim hukum Ganjar-Mahfud yang menilai penilaian tersebut tidak pantas dan bahkan menyindir momen tertidur Hasyim dalam salah satu sidang sengketa sebelumnya.
Ronny Talapessy dari tim hukum Ganjar-Mahfud menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Hasyim. Dia menegaskan bahwa penilaian terhadap kualitas saksi seharusnya dilakukan oleh majelis hakim MK, bukan oleh Ketua KPU secara sepihak. Ronny juga mengomentari momen ketiduran Hasyim, menyatakan bahwa hal tersebut mungkin mengganggu pemahaman dan penilaian terhadap keterangan saksi yang disampaikan.
Di samping kontroversi terkait kualitas saksi, Ronny juga menyoroti sejumlah pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hasyim selama menjabat Ketua KPU. Hal ini mencakup keterlibatannya dengan pihak-pihak tertentu, seperti dikenalnya dengan Wanita Emas, yang menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai penyelenggara pemilu.
Di sisi lain, Hasyim sendiri mengungkapkan bahwa hakim-hakim MK tidak begitu tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Hasyim, hal ini menunjukkan bahwa saksi yang dihadirkan tidak berkualitas dan tidak mampu menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas, kualitas, dan proses yang transparan dalam menyelesaikan sengketa politik yang melibatkan lembaga-lembaga negara. Perdebatan ini juga mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan hukum dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran di tingkat yang lebih tinggi.
(K/09)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah BI Investment Day Sepulau Sumatera yang
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap meninjau Paviliun Pulau Pinang, Malay
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers dalam menyaj
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperketat upaya penanganan Tuberkulosis (TB) dengan mengoptimalkan strategi tracing atau pelacakan aktif m
KESEHATAN
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dinilai menyerang kredibilitas lembaga l
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL