Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa?
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
JAKARTA -Pertarungan politik pasca-Pemilu 2024 semakin memanas dengan munculnya polemik seputar gugatan pemilu ulang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming, memunculkan pertanyaan tajam mengenai tujuan sebenarnya dari gugatan tersebut. Dalam tanggapannya, Gibran mempertanyakan apakah gugatan tersebut akan terus dilakukan hingga jagoan masing-masing berhasil meraih kemenangan.
Namun, PKS, partai pengusung dari pasangan calon nomor urut 1, memberikan respons tegas terhadap pertanyaan Gibran. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa gugatan pemilu ulang dilayangkan bukan untuk kepentingan menang kalah, tetapi untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Mardani berharap agar MK menerima gugatan tersebut dan mengawal proses demokrasi dengan sebaik-baiknya.
“Saatnya pemilu yang jurdil. Itulah mengapa kami maju ke MK. Agar ada bukti yang jelas,” tegas Mardani dalam pernyataannya.
Gibran juga menanggapi kembali atas gugatan yang diajukan oleh paslon 01 dan 03 dengan mengemukakan pertanyaan yang mendasar: apakah gugatan tersebut akan terus dilakukan jika hasilnya masih sama? Apakah akan terus meminta pemilu diulang hingga mencapai kemenangan?
“Sekali lagi, jika ada ketidakpuasan, silakan gunakan jalur hukum yang tersedia. Ada mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Gibran menanggapi gugatan tersebut.
Dalam suasana politik yang semakin tegang, pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan oleh kedua belah pihak mencerminkan dinamika kompleks dalam pembahasan hasil Pemilu 2024. Sementara itu, masyarakat menantikan bagaimana MK akan menanggapi gugatan tersebut dan apakah putusan yang diambil akan memberikan kejelasan atas proses politik yang terjadi.
(K/09)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalanka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnark
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL