Kisruh Perhitungan Suara di Rapat Pleno KPU: PKS Memimpin, Hidayat Nur Wahid Unggul di Posisi Pertama

JAKARTA – Rapat rekapitulasi atau penghitungan suara nasional Pemilu 2024 untuk wilayah DKI Jakarta II menjadi sorotan tajam saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasilnya. Dalam rapat yang digelar di kantor KPU pada Selasa (12/3/2024), PKS berhasil meraih posisi teratas dengan perolehan suara yang signifikan, sementara nama Hidayat Nur Wahid (HNW) mencuat sebagai caleg teratas di daerah pemilihan tersebut.

Perolehan suara dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, dihadapan saksi dan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari. Namun, dapil DKI Jakarta II masih bersifat sementara menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Berdasarkan hasil rapat pleno, PKS menempati urutan pertama dengan perolehan 431.271 suara, disusul oleh PDIP dengan 266.353 suara. Sedangkan Partai Golkar menduduki posisi ketiga dengan 191.735 suara, diikuti oleh Partai Gerindra dengan 187.429 suara.

Namun, yang menarik perhatian adalah dominasi Hidayat Nur Wahid (HNW) dari PKS sebagai caleg teratas di DKI Jakarta II dengan perolehan 205.545 suara. Diikuti oleh Himmatul Aliyah dari Gerindra dengan 68.445 suara, dan Abraham Sridjaja dari Golkar dengan 60.906 suara.

Meskipun demikian, perhitungan suara ini tidak lepas dari kontroversi dan spekulasi. KPU masih menyelidiki hasil perhitungan tersebut, terutama mengingat masih adanya PSU yang sedang berlangsung di luar negeri.

Dalam situasi politik yang kian panas menjelang penetapan hasil final, kritik dan spekulasi dari berbagai pihak pun mulai bermunculan. Sejumlah analis politik menyatakan bahwa perhitungan suara ini dapat mempengaruhi dinamika politik di DKI Jakarta II dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Namun, KPU berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses pemilu, serta memastikan bahwa keputusan akhir akan didasarkan pada data yang valid dan sah. Diharapkan, hasil akhir dari rekapitulasi suara ini dapat memberikan kejelasan bagi semua pihak dan mencerminkan kehendak rakyat dalam proses demokrasi.

(K/09)