Airlangga Pastikan Peran Jokowi dalam Pemerintahan Baru, Program Prabowo-Gibran Tersorot

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan keyakinan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap memiliki peran penting dalam pemerintahan yang baru. Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk keterlibatan Jokowi dalam periode pemerintahan 2024-2029.

“Dengan pasti akan ada perannya, tapi kita tunggu saja,” ujar Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (27/2/2024).

Menanggapi anggapan tentang perasaan Jokowi terhadap pemerintahan yang akan datang, terutama dengan kemungkinan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendominasi versi hitung cepat dan real count sementara KPU, Airlangga menekankan pentingnya menunggu keputusan resmi dari KPU.

“Kita semua harus menunggu keputusan dari KPU,” tegas Airlangga.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai program-program dari pasangan Prabowo-Gibran juga telah diadakan dalam rapat kabinet Jokowi. Salah satu program yang telah disinkronkan dalam anggaran adalah program makan siang gratis.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengonfirmasi pembahasan tersebut setelah rapat kabinet paripurna pada hari Senin kemarin. Meskipun demikian, AHY menyatakan bahwa program tersebut belum dibahas secara rinci.

“Iya, ada (pembahasan). Saya melihatnya secara singkat karena waktu yang tersedia terbatas, tidak dibahas secara detail,” jelas AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin (26/2).

AHY menegaskan bahwa program makan siang gratis harus dihitung secara teliti karena membutuhkan alokasi dana yang besar.

“Program ini harus dihitung dengan cermat karena melibatkan jumlah penduduk yang besar, sekitar 83 juta orang yang berpotensi menerima makan siang dan susu gratis. Oleh karena itu, alokasi dana yang diperlukan tentu sangat besar,” tambahnya.

Kedua pernyataan tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintahan yang lama dan yang baru, serta perlunya perhitungan matang dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan dalam periode berikutnya.

 

(FZ/011)