Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengumumkan keputusan untuk memberikan santunan kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas mereka dalam Pemilu 2024. Santunan ini merupakan respons terhadap risiko yang dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas mereka untuk memastikan proses pemilihan berjalan lancar dan adil.
Dalam pengumumannya, KPU menegaskan bahwa besarnya santunan untuk anggota KPPS yang meninggal dunia adalah sebesar Rp 36 juta. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menjelaskan bahwa pemberian santunan ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan juga dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 secara teknis.
Sebelumnya, KPU mencatat bahwa ada total 35 orang yang meninggal dunia setelah terlibat dalam proses penghitungan suara Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 di antaranya merupakan anggota KPPS. Selain anggota KPPS, terdapat 3 orang panitia pemungutan suara (PPS) dan 9 petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang juga menjadi korban.
Data mengenai korban yang meninggal dunia tersebut diperbarui secara berkala oleh KPU, dan pada hari ini per pukul 18.00 WIB, data tersebut telah tercatat dengan baik.
Langkah KPU untuk memberikan santunan kepada keluarga korban adalah bentuk apresiasi dan penghargaan atas pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas mereka. Santunan ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga korban dalam menghadapi masa sulit setelah kehilangan anggota keluarga mereka dalam menjalankan tugas yang mulia ini.
Pemberian santunan juga menjadi bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi para penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang, serta mendorong semakin banyak individu yang bersedia terlibat dalam proses demokrasi tanah air dengan rasa aman dan nyaman.
(A/08)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL