
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi di Lingkungan MPR, Identitas Masih Dirahasiakan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham), Ibnu Chuldun, telah menggelar serah terima sebanyak 14.291 data pemilih dari lokasi khusus, termasuk lapas dan rutan, untuk keperluan Pemilihan Umum 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Jumlah data ini mencakup sekitar 95 persen dari total warga binaan yang berhasil tercatat oleh Kemenkumham di wilayah DKI Jakarta.
Pencapaian ini melebihi ekspektasi tim Kanwil DKI Jakarta sendiri, yang sebelumnya hanya menargetkan sebesar 70 persen. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari upaya keras dan kerjasama antara Kemenkumham dan KPU dalam memastikan partisipasi penuh dari semua pihak dalam proses demokrasi, terutama bagi warga binaan yang memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu.
Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan pendataan identitas para narapidana di rutan dan lapas. Ibnu menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah banyaknya narapidana yang masuk ke dalam sistem tanpa membawa kartu identitas. Hal ini memunculkan tantangan besar bagi Kemenkumham dan Dukcapil dalam melakukan pendataan dan sinkronisasi data untuk memastikan akurasi dan kevalidan informasi.
Baca Juga:
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kanwil Kemenkumham dan Dukcapil telah melakukan kolaborasi yang erat dengan seluruh lapas dan rutan di wilayah DKI Jakarta. Langkah-langkah konkret, seperti pendataan ulang dan perekaman data, telah dilakukan guna memastikan bahwa setiap narapidana memiliki identitas yang jelas dan tercatat dengan benar dalam daftar pemilih.
Kesuksesan kerjasama antara Kemenkumham, Dukcapil, dan KPU DKI Jakarta ini tidak hanya memastikan hak suara setiap warga binaan terlaksana dengan baik, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat integritas dan validitas proses demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama yang sinergis antarinstansi pemerintah, harapan akan terciptanya pemilu yang adil, transparan, dan inklusif semakin mendekati kenyataan.
Baca Juga:
(A/08)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
NasionalYOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
PolitikPYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
InternasionalIRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
EkonomiMEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
NasionalSIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
NasionalJAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
EkonomiSIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
NasionalBATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional