Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti isu sensitif terkait pembagian bantuan sosial (Bansos) dalam periode kampanye politik. Dalam konteks ini, Megawati menegaskan bahwa meskipun rakyat berhak menerima bansos sebagai bagian dari haknya, namun hal tersebut tidak seharusnya memengaruhi pilihan politik mereka. Dalam pandangan Megawati, uang bansos berasal dari kontribusi seluruh rakyat dan merupakan hak mereka untuk mendapatkannya.
Pernyataan Megawati ini menjadi sorotan karena menyoroti pentingnya menjaga independensi pemilihan politik dari pengaruh materi atau bantuan sosial. Meskipun bansos memberikan manfaat langsung kepada penerima, hal tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk memengaruhi preferensi politik.
Sebagai tokoh penting dalam partai politik dan koalisi yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam Pilpres 2024, Megawati juga mengingatkan para pendukungnya untuk tidak salah pilih dalam memberikan suara mereka. Dengan demikian, pernyataan Megawati menggarisbawahi pentingnya integritas dalam proses demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk membuat keputusan politiknya secara bebas dan tanpa tekanan eksternal.
Pernyataan ini juga mencerminkan komitmen PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilihan, termasuk distribusi bantuan sosial, dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil, di mana keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan yang jernih dan tanpa pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Dengan demikian, pernyataan Megawati memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan independen, yang mendasari partisipasi warga negara dalam pembangunan negara yang berkeadilan dan berdaulat.
(A/08)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL