Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti isu sensitif terkait pembagian bantuan sosial (Bansos) dalam periode kampanye politik. Dalam konteks ini, Megawati menegaskan bahwa meskipun rakyat berhak menerima bansos sebagai bagian dari haknya, namun hal tersebut tidak seharusnya memengaruhi pilihan politik mereka. Dalam pandangan Megawati, uang bansos berasal dari kontribusi seluruh rakyat dan merupakan hak mereka untuk mendapatkannya.
Pernyataan Megawati ini menjadi sorotan karena menyoroti pentingnya menjaga independensi pemilihan politik dari pengaruh materi atau bantuan sosial. Meskipun bansos memberikan manfaat langsung kepada penerima, hal tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk memengaruhi preferensi politik.
Sebagai tokoh penting dalam partai politik dan koalisi yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam Pilpres 2024, Megawati juga mengingatkan para pendukungnya untuk tidak salah pilih dalam memberikan suara mereka. Dengan demikian, pernyataan Megawati menggarisbawahi pentingnya integritas dalam proses demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk membuat keputusan politiknya secara bebas dan tanpa tekanan eksternal.
Pernyataan ini juga mencerminkan komitmen PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilihan, termasuk distribusi bantuan sosial, dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil, di mana keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan yang jernih dan tanpa pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Dengan demikian, pernyataan Megawati memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan independen, yang mendasari partisipasi warga negara dalam pembangunan negara yang berkeadilan dan berdaulat.
(A/08)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI