Gelap Berjam-jam, PLN Dipertanyakan: Di Mana Kesiapan Negara Melayani Rakyat?
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti isu sensitif terkait pembagian bantuan sosial (Bansos) dalam periode kampanye politik. Dalam konteks ini, Megawati menegaskan bahwa meskipun rakyat berhak menerima bansos sebagai bagian dari haknya, namun hal tersebut tidak seharusnya memengaruhi pilihan politik mereka. Dalam pandangan Megawati, uang bansos berasal dari kontribusi seluruh rakyat dan merupakan hak mereka untuk mendapatkannya.
Pernyataan Megawati ini menjadi sorotan karena menyoroti pentingnya menjaga independensi pemilihan politik dari pengaruh materi atau bantuan sosial. Meskipun bansos memberikan manfaat langsung kepada penerima, hal tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk memengaruhi preferensi politik.
Sebagai tokoh penting dalam partai politik dan koalisi yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam Pilpres 2024, Megawati juga mengingatkan para pendukungnya untuk tidak salah pilih dalam memberikan suara mereka. Dengan demikian, pernyataan Megawati menggarisbawahi pentingnya integritas dalam proses demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk membuat keputusan politiknya secara bebas dan tanpa tekanan eksternal.
Pernyataan ini juga mencerminkan komitmen PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa setiap tahap pemilihan, termasuk distribusi bantuan sosial, dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil, di mana keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan yang jernih dan tanpa pengaruh eksternal yang tidak semestinya.
Dengan demikian, pernyataan Megawati memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan independen, yang mendasari partisipasi warga negara dalam pembangunan negara yang berkeadilan dan berdaulat.
(A/08)
Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh
PERISTIWA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Troya, Refly Harun, mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan penanganan perkara yang menyeret kliennya
NASIONAL
JAKARTA Tim hukum Troya (Tifa and Roy&039s Advocate) berencana melaporkan Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan ke pihak kepolisian.
NASIONAL
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menegaskan bahwa misi kemanusiaan untuk Gaza tidak akan berhenti meski sembilan relawan war
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan saat krisis
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya yang dinilai menyebabk
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap penyebab gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh memeriksa sebanyak 15 saksi terkait kasus kebakaran dan pengrusakan yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMATRA UTARA Pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi se
PERISTIWA
DENPASAR TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan kesiapan penuh mendukung pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan di Provinsi Bali. Duk
NASIONAL