JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, menggarisbawahi pentingnya integritas dan koordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pemilu 2024. Ia menekankan, seluruh jajaran Bawaslu dilarang keras melakukan rekayasa pelanggaran atau bekerja sama dengan pasangan calon yang sedang menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya ingatkan harus sangat hati-hati. Sebelum menyatakan terjadinya pelanggaran atau tidak, jajaran Bawaslu harus tahu persis informasi awal yang didapat supaya tidak salah langkah,” ujar Puadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Fokus pada Koordinasi Antar DivisiSebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Puadi menekankan pentingnya sinergi antar divisi di Bawaslu, terutama menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024. Ia meminta Divisi Hukum dan Divisi Penyelesaian Sengketa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sama erat.
Baca Juga:
“Divisi sengketa dan hukum harus koordinasi dengan divisi lain. Tidak boleh jalan masing-masing, agar penyusunan laporan dan keterangan tertulis berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kedua divisi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan keterangan tertulis kepada MK, sehingga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak menjadi sangat krusial.
Baca Juga:
Puadi juga menyoroti pentingnya menjaga momentum kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, setiap divisi harus saling mendukung untuk memastikan kelancaran pengawasan Pemilu.
“Koordinasi sangat penting. Tidak boleh ada divisi yang kesulitan mendapatkan data dari divisi lain. Semuanya harus saling mendukung. Kita ini kerja kolektif kolegial. Tidak ada divisi yang bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan divisi yang lain,” tambahnya.
Puadi juga memperingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas. Ia menegaskan bahwa rekayasa pelanggaran atau kolusi dengan pasangan calon yang sedang berperkara di MK tidak dapat ditoleransi.
“Kita bertanggung jawab memastikan pengawasan berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai ada pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik terhadap Bawaslu,” pungkas Puadi.
Dengan pengawasan yang terkoordinasi dan menjunjung tinggi integritas, Bawaslu berharap dapat memastikan jalannya Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan demokratis.
(PP)
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Tindak
Nasional
MEDAN Suasana di sekitar Balai Kota Medan dan Lapangan Merdeka mulai dipadati warga jelang acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U2
Nasional
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 409 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia ramp
Pemerintahan
TOBA Harga bawang merah di pasar tradisional Kabupaten Toba terus merangkak naik dalam sebulan terakhir. Data dari Dinas Koperindag dan UM
Ekonomi
TAPUT Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyambut positif dukungan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot S
Pariwisata
MEDAN Meski masa jabatannya sudah berakhir 2023 lalu, namun dugaan korupsi di era Zahir MAP sebagai Bupati Batubara, kini baru mulai terun
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan harapannya agar para ekonom Indonesia dapat melanjutkan
Ekonomi
JAKARTA Selebritas Kiky Saputri membuka cerita soal perubahan besar dalam hidupnya setelah menikah dan memiliki anak, salah satunya adalah
Entertainment
MEDAN Personel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara menangkap sopir truk cold diesel yang kedapatan hendak menggunakan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pan
Nasional