Bawaslu Tegaskan Integritas dan Koordinasi dalam Pengawasan Pemilu 2024

JAKARTA  – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, menggarisbawahi pentingnya integritas dan koordinasi dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pemilu 2024. Ia menekankan, seluruh jajaran Bawaslu dilarang keras melakukan rekayasa pelanggaran atau bekerja sama dengan pasangan calon yang sedang menempuh upaya hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya ingatkan harus sangat hati-hati. Sebelum menyatakan terjadinya pelanggaran atau tidak, jajaran Bawaslu harus tahu persis informasi awal yang didapat supaya tidak salah langkah,” ujar Puadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

Fokus pada Koordinasi Antar Divisi

Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Puadi menekankan pentingnya sinergi antar divisi di Bawaslu, terutama menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024. Ia meminta Divisi Hukum dan Divisi Penyelesaian Sengketa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sama erat.

“Divisi sengketa dan hukum harus koordinasi dengan divisi lain. Tidak boleh jalan masing-masing, agar penyusunan laporan dan keterangan tertulis berjalan dengan baik,” tegasnya.

Kedua divisi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan keterangan tertulis kepada MK, sehingga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak menjadi sangat krusial.

Puadi juga menyoroti pentingnya menjaga momentum kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, setiap divisi harus saling mendukung untuk memastikan kelancaran pengawasan Pemilu.

“Koordinasi sangat penting. Tidak boleh ada divisi yang kesulitan mendapatkan data dari divisi lain. Semuanya harus saling mendukung. Kita ini kerja kolektif kolegial. Tidak ada divisi yang bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan divisi yang lain,” tambahnya.

Puadi juga memperingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas. Ia menegaskan bahwa rekayasa pelanggaran atau kolusi dengan pasangan calon yang sedang berperkara di MK tidak dapat ditoleransi.

“Kita bertanggung jawab memastikan pengawasan berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai ada pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik terhadap Bawaslu,” pungkas Puadi.

Dengan pengawasan yang terkoordinasi dan menjunjung tinggi integritas, Bawaslu berharap dapat memastikan jalannya Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan demokratis.

 

(PP)