KPK Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, Pelaku Korupsi Tak Hanya Kehilangan Kebebasan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. KPU memastikan, meskipun adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu, tidak akan mengganggu proses pemilu yang sedang berlangsung.
Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, menyampaikan bahwa meskipun situasi politik dan hukum di daerah tersebut tengah menjadi sorotan, tahapan Pilkada 2024 tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Kami menyampaikan statement kepada teman-teman media, yang pertama bahwasanya kami KPU Provinsi Bengkulu akan melaksanakan tahapan ini sesuai dengan jadwal, tetap akan melakukan pencoblosan 27 November,” kata Rusman dalam keterangannya yang disampaikan pada Minggu (24/11/2024).
Saat ini, Pilkada Provinsi Bengkulu sudah memasuki tahap masa tenang yang berlangsung dari 24 hingga 26 November 2024, dengan KPU mulai melakukan pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sulit dijangkau. Rusman juga memastikan bahwa pada 26 November seluruh logistik Pilkada akan sampai di seluruh TPS di Provinsi Bengkulu, sehingga proses pencoblosan pada 27 November 2024 bisa berjalan dengan lancar.
Meskipun kasus OTT KPK yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mencuat, Rusman menegaskan bahwa tahapan pilkada yang telah dirancang sejak awal tidak terganggu oleh perkembangan kasus hukum tersebut. “Jadi tidak terganggu isu-isu lagi kekinian, dan kami tetap melaksanakan tahapan itu,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang merupakan petahana dalam Pilkada Serentak 2024, turut terjerat dalam OTT yang dilakukan oleh KPK pada Sabtu, 23 November 2024. Hingga kini, sebanyak delapan orang yang terjaring dalam operasi tersebut telah diamankan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Di antara mereka, Gubernur Rohidin Mersyah juga turut menjalani pemeriksaan, yang disertai dengan pengawalan ketat oleh aparat KPK dan kepolisian.
Dalam OTT tersebut, penyidik KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi. Namun, hingga saat ini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai nominal uang yang disita atau apa saja dokumen yang terlibat dalam kasus ini.
Rohidin Mersyah, yang maju kembali dalam Pilkada 2024 berpasangan dengan Meriani sebagai calon Wakil Gubernur Bengkulu, kini menghadapi tantangan besar dalam menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Meski begitu, KPU Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa proses pemilihan tetap akan berjalan sesuai rencana, dan diharapkan tetap berlangsung dengan jujur, adil, dan aman.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meningkatkan patroli kegiatan subuh guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Nama I Gusti Putu Artha kembali menjadi perbincangan publik di Denpasar. Namun kali ini sorotan bukan terkait pernyataannya men
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Bali melalui Satgas Pangan bersama instansi terkait melakukan pengecekan dan m
EKONOMI
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga
EKONOMI
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kemb
POLITIK
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa skema insentif mitra Satuan Pelayanan
EKONOMI