Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
Rantauprapat – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Rantauprapat, Batara Hutasoit, mengadakan rapat dengan seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Lapas Rantauprapat, Sabtu (23/11/2024). Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lingkungan Lapas Rantauprapat dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Batara Hutasoit menekankan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan, meskipun dilakukan di dalam Lapas. Ia menyadari bahwa Lapas memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum, yang mengharuskan petugas lapas bekerja ekstra keras untuk memastikan semua berjalan lancar dan tidak ada pelanggaran.
“Pilkada adalah hak semua warga negara, termasuk warga binaan di Lapas. Oleh karena itu, kami harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu di dalam Lapas dilaksanakan dengan adil dan sesuai aturan,” kata Batara Hutasoit.
Kalapas juga mengingatkan anggota KPPS Lapas Rantauprapat agar selalu menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan agar KPPS bertindak profesional dalam setiap proses pemungutan suara, mulai dari distribusi surat suara hingga perhitungan suara. Untuk itu, pengawasan ketat akan dilakukan untuk menghindari segala bentuk kecurangan dan memastikan proses Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Di Lapas, setiap petugas dan anggota KPPS harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kredibilitas Pilkada. Kami ingin memastikan bahwa proses pemilihan di sini berjalan dengan lancar dan tidak ada satu suara pun yang hilang atau disalahgunakan,” ungkap Batara.
Rapat juga membahas mekanisme pelaksanaan Pilkada, seperti pembagian tugas antara anggota KPPS, pengamanan lokasi pemungutan suara, dan prosedur penghitungan suara yang akan dilakukan di dalam Lapas. Selain itu, Kalapas juga memastikan bahwa seluruh warga binaan yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman.
Batara Hutasoit menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di Lapas Rantauprapat akan dilakukan dengan mengutamakan prinsip demokrasi, keadilan, dan keamanan. Ia berharap bahwa pemilihan umum di Lapas ini bisa menjadi contoh yang baik tentang bagaimana pemilu dilaksanakan dengan tertib, meskipun di tengah tantangan lingkungan yang tidak biasa.
Untuk mendukung kelancaran Pilkada di dalam Lapas, pihak Lapas juga akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, baik itu polisi maupun petugas lapas lainnya. Semua langkah-langkah pengamanan akan diterapkan untuk menghindari potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilihan.
“Semua pihak, baik petugas Lapas maupun anggota KPPS, harus siap bekerja sama untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan tertib,” tambah Batara.
Rapat dengan KPPS Lapas Rantauprapat ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan Pilkada yang akan berlangsung dan memastikan tidak ada halangan berarti dalam pelaksanaan pemilu di Lapas Rantauprapat.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL