Mendagri Tito Karnavian Antisipasi Potensi Kerusuhan Pasca-Pilkada Serentak 2024

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah sudah memetakan daerah-daerah rawan kerusuhan yang berpotensi terjadi pasca-Pilkada Serentak 2024. Menurut Tito, meski hari pencoblosan pada 27 November mendatang merupakan hari yang penting, namun yang lebih rawan adalah periode setelah pencoblosan, saat hasil pemilihan masih menunggu penetapan.

“Hari H bukan terpenting, tapi salah satu hari terpenting. Justru yang agak rawan setelah itu,” kata Tito dalam rapat koordinasi nasional Trantibumlinmas yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta pada Rabu (13/11/2024).

Tito juga mengingatkan bahwa salah satu faktor penyebab kerusuhan dalam Pilkada sering kali berkaitan dengan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat daerah. Berdasarkan data yang ada, Tito menuturkan bahwa hampir 50-60 persen kerusuhan dipicu oleh dugaan KPU yang tidak netral, yang bisa disebabkan oleh adanya intervensi atau penempatan komisioner yang dipengaruhi oleh partai politik (parpol).

“Nanti kalau teman-teman KPU tidak netral di daerah KPUD, dan maaf, hampir 50-60 persen berdasarkan data, persoalannya dari KPU bukan pusat tapi KPUD karena pasang komisioner (titipan parpol),” ujar Tito.

Tito menambahkan, ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dapat menambah ketegangan di masyarakat. Ia menilai, jika KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas secara profesional dan adil, proses demokrasi bisa tercoreng dan meningkatkan potensi kerusuhan yang lebih besar.

“Pertaruhan (KPU) di beberapa daerah itu sudah kayak pertaruhan Pilkada sendiri, pasang orang, sama Bawaslu juga dipasang, bagaimana mau netral? Kalau sudah engga netral, aparat keamanan tumpahan cuci piring aja,” tambah Tito.

Sebagai langkah pencegahan, Tito meminta agar KPU harus benar-benar menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya peran Bawaslu sebagai pengawas untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Bawaslu harus tegas, kemampuan memetakan dari aparat TNI-Polri, baik dari operasional dari BIN, intelijennya itu jadi kunci,” tegas Tito. Menurut Tito, pengawasan yang ketat dan transparan oleh Bawaslu dan aparat keamanan sangat diperlukan agar proses Pilkada berjalan dengan damai dan bebas dari gangguan.

Meski Pilkada Serentak akan berlangsung pada 27 November 2024, Tito menyebutkan bahwa kerusuhan seringkali terjadi setelah pencoblosan, terutama saat paslon dan para pendukungnya menunggu hasil. Pada saat itulah ketegangan sering kali muncul, terutama jika ada ketidakpuasan terhadap proses pemilihan atau dugaan kecurangan.

Sebagai langkah mitigasi, Tito menekankan pentingnya kesiapsiagaan dari aparat keamanan dan semua pihak terkait dalam memastikan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pemerintah akan terus memantau situasi di lapangan, serta mengantisipasi potensi-potensi gangguan yang bisa merusak stabilitas politik dan sosial.

Dengan adanya langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan damai, tanpa ada insiden yang merugikan masyarakat atau mengganggu proses demokrasi yang sedang berlangsung.

(N/014)