Wabup Tapteng: Ramadhan Fair Jadi Momentum Kebangkitan UMKM Pascabencana
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
MEDAN- Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah menyiapkan sekitar 1.451 personel untuk mengamankan jalannya debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang akan digelar pada Rabu, 13 November 2024, di Tiara Convention Hall, Medan. Pengamanan ini akan dilakukan secara terstruktur dengan membagi lokasi ke dalam tiga zona (ring), untuk memastikan situasi tetap kondusif dan keamanan terjaga sepanjang acara berlangsung.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, personel yang disiapkan akan ditempatkan di tiga zona berbeda. Zona pertama atau ring 1 akan berada di dalam ballroom tempat debat berlangsung, dengan 174 personel pengamanan. Termasuk dalam pengamanan ini adalah tim penjinak bom (Jibom) dari Satuan Brimob Polda Sumut yang akan memastikan tidak ada ancaman keamanan dari benda-benda mencurigakan.
“Ring 1 ballroom akan dijaga ketat dengan 174 personel. Di antaranya, tim Jibom yang akan menjaga setiap titik dan memastikan keamanan di dalam aula debat,” ujar Kombes Hadi, Selasa malam (12/11/2024).
Untuk ring 2, yang mencakup area luar ballroom, akan ada 296 personel yang terdiri dari gabungan pihak kepolisian, TNI, serta petugas keamanan lainnya. Dalam pengamanan di luar ballroom ini, sebanyak 120 personel dari Kodam I Bukit Barisan juga turut serta, memperkuat pengawasan dan penjagaan area sekitar Tiara Convention Hall.
Selain itu, ring 3 akan berfokus pada pengamanan di sekitar gedung, dengan menempatkan 139 personel. Di area ini, petugas juga akan bekerja sama dengan personel lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kemacetan di sekitar lokasi debat.
“Kami siapkan total 740 anggota dari Polda Sumut dan Sat Brimob Polda Sumut untuk pengamanan yang lebih intensif. Sebagian besar personel akan berada di dalam dan sekitar lokasi debat. Ada juga lebih dari 100 personel yang bersiaga di pintu masuk, tangga, serta beberapa lokasi strategis lainnya di luar gedung,” jelas Kombes Hadi.
Polda Sumut juga menekankan pentingnya menjaga situasi agar tetap kondusif dan mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh hal-hal yang dapat merusak suasana pilkada yang damai. “Kami berharap masyarakat Sumut dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Pilkada harus berjalan dengan damai tanpa ada provokasi. Mari bersama-sama ciptakan Pilkada Sumut yang aman dan sukses,” pungkasnya.
Pengamanan yang ketat ini juga untuk mengantisipasi potensi kerumunan massa yang bisa mengganggu jalannya debat dan merusak suasana. Polda Sumut menegaskan, setiap langkah pengamanan akan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme, serta memperhatikan hak-hak setiap individu yang hadir di acara tersebut. (JOHANSIRAIT)
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
DELI SERDANG Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang memfokuskan program kerja 2026 pada empat pilar utama,
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL
MALUKU Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menganiaya seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN