PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevry Sitorus, menanggapi rendahnya elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, di Pilgub 2024. Menurutnya, rendahnya persentase dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya dukungan partai, melainkan karena dinamika politik yang biasa terjadi dalam setiap kontestasi.
Deddy menegaskan, PDIP sebagai partai pengusung Edy-Hasan bekerja keras dalam mendongkrak elektabilitas pasangan ini. “Seluruh kader PDIP, baik di tingkat pusat maupun daerah, bekerja maksimal, bahkan turun langsung ke lapangan dengan cara door-to-door untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Edy Rahmayadi-Hasan Basri,” ujar Deddy, dalam keterangan yang diterima, Ahad (10/11/2024).
Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia pada 8 November 2024, elektabilitas Edy-Hasan tercatat 29,1 persen, tertinggal jauh dari pasangan Bobby Nasution-Surya yang memperoleh elektabilitas 62 persen. Sementara itu, survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22-28 Oktober 2024 mencatatkan elektabilitas Edy-Hasan di angka 28 persen, sementara Bobby-Surya di angka 44,9 persen.
Menanggapi hasil survei tersebut, Edy Rahmayadi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan rendahnya angka elektabilitas dalam lembaga survei. “Nanti kita lihat pada 27 November, hari pemungutan suara. Kami optimistis bisa menang,” kata Edy Rahmayadi saat memberikan keterangan di Hotel Santika Medan, beberapa waktu lalu.
Namun, di tengah hasil survei yang menunjukkan rendahnya elektabilitas pasangan Edy-Hasan, beredar kabar bahwa dukungan PDIP terhadap pasangan ini di Sumatera Utara, terutama dari beberapa kader yang merupakan tokoh penting di daerah, tidak maksimal. Salah satu alasan yang disebutkan adalah kekecewaan beberapa kader, khususnya Nikson Nababan, yang tidak terpilih sebagai calon gubernur oleh DPP PDIP.
Seorang sumber internal PDIP di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sumatera Utara menyebutkan bahwa Nikson Nababan, yang merupakan politisi senior PDIP di Kabupaten Tapanuli Utara, enggan memberikan dukungan penuh kepada Edy Rahmayadi karena kecewa tidak dipilih menjadi calon gubernur.
Namun, Deddy Yevry Sitorus membantah dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh kader PDIP di Sumatera Utara bekerja keras untuk memenangkan Edy-Hasan. “Nikson Nababan juga sudah turun langsung ke bawah untuk mendukung pasangan ini. Tidak benar kalau ada kekurangan dukungan dari dalam partai,” ujar Deddy.
Deddy Yevry Sitorus menambahkan bahwa hasil survei yang dirilis lembaga-lembaga survei tidak bisa dijadikan patokan pasti dalam menentukan hasil akhir Pilgub Sumut 2024. PDIP, menurutnya, tetap optimistis Edy-Hasan akan menang dalam kontestasi ini.
“Survei itu hanya gambaran sementara. Kami di PDIP bekerja keras dan yakin dengan kekuatan mesin partai serta dukungan dari masyarakat, Edy-Hasan akan meraih kemenangan,” tegasnya.
Sementara itu, meskipun elektabilitas Edy-Hasan masih berada di bawah pesaing mereka, baik PDIP maupun pasangan Edy-Hasan tetap melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan dukungan, termasuk menggelar kampanye intensif dan mendekatkan diri kepada masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Pilgub Sumut 2024 diprediksi akan berlangsung ketat, dengan persaingan sengit antara pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dan Bobby Nasution-Surya. Masing-masing pasangan memiliki kekuatan dan basis dukungan yang cukup solid, sehingga membuat pertempuran menuju kursi gubernur Sumatera Utara semakin menarik.
Meskipun hasil survei menunjukkan bahwa Edy-Hasan tertinggal jauh, namun PDIP dan pasangan ini tetap berharap adanya perubahan dukungan masyarakat pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.
(N/014)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL